Nusawarta.id, Jakarta – Tragedi berdarah yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, memantik perhatian DPR RI. Pemerintah bersama TNI dan Polri didesak tidak lagi menangani gangguan keamanan di Papua secara reaktif.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap yang terukur untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga ke akar persoalan.
Oleh menilai aksi kekerasan terhadap tiga ASN yang tengah menjalankan tugas pelayanan publik merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh kembali terjadi.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata Oleh kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga ketiga ASN yang gugur saat menjalankan tugas meninjau lokasi cetak sawah pada Rabu (9/9/2026).
Baca Juga : Gus Ipul Minta Kepala Sekolah Rakyat Perkuat SOP Cegah Tiga Dosa Pendidikan
Namun, Oleh mengingatkan agar tragedi tersebut tidak berhenti pada kecaman dan ungkapan duka. Menurutnya, negara harus mengambil langkah konkret dan menyeluruh untuk mencegah kekerasan kembali terjadi.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” tegasnya.
Oleh menilai pola penanganan keamanan di Tanah Papua selama ini masih cenderung seperti pemadam kebakaran. Tindakan tegas, kata dia, kerap baru terlihat setelah terjadi korban jiwa, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat.
Karena itu, politikus PKB tersebut meminta pemerintah merombak strategi penanganan KKB. Gangguan keamanan di Papua dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan parsial atau berdasarkan kasus per kasus.
Menurut Oleh, pemerintah perlu memiliki roadmap yang memuat sasaran secara jelas, tahapan pelaksanaan, indikator keberhasilan, hingga mekanisme evaluasi.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tandasnya.
Baca Juga : Rp1 Triliun Diserahkan ke Kejagung, Tersangka Korupsi Hutan Lampung Belum Terungkap
Oleh juga mengingatkan agar strategi penanganan keamanan tetap memperhatikan keselamatan warga sipil dan keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah. Kehadiran negara di Papua, kata dia, harus mampu memberikan rasa aman sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik secara layak.
Ia khawatir jika pola penanganan yang instan dan responsif terus dipertahankan, aksi kekerasan serupa akan kembali terjadi.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkas Oleh.
Respon (1)