Nusawarta.id, Balangan – Fraksi Literasi Muda Balangan (LiMBa) menggelar Seminar Publik untuk membedah wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.
Ketua Fraksi LiMBa, Muhammad Halim Ihsan, mengatakan seminar ini menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda, yakni perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balangan, Donal Simarmata, serta pemerhati politik Banua, Kadarisman.
“Kegiatan tersebut kami laksanakan sebagai upaya membuka ruang diskusi publik terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang saat ini menjadi perdebatan nasional,” ujar Halim Ihsan di Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan, Jumat (6/2).
Ia menegaskan, LiMBa menilai isu tersebut penting untuk dikaji secara terbuka dan objektif agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan berimbang. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun perlu disikapi dengan diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi.
“Melalui forum ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dapat memahami implikasi dari setiap sistem pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD,” katanya.
Sementara itu, pemerhati politik Banua, Kadarisman, menilai penolakan publik dan mahasiswa terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap elit politik. Ia juga melihat wacana tersebut sebagai upaya partai koalisi pemerintah untuk melakukan sentralisasi kekuasaan.
Menurut Kadarisman, alasan mahalnya biaya politik dalam pemilihan langsung tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mereduksi hak kedaulatan rakyat. Ia menilai, tingginya biaya politik justru bersumber dari praktik internal partai politik.
“Penyebab utama politik berbiaya mahal adalah partai politik itu sendiri, yang sering kali mematok tarif tertentu kepada calon kepala daerah agar dapat diusung,” ujarnya.
Ia menambahkan, demokrasi dan tegaknya kedaulatan rakyat memang membutuhkan biaya, namun negara tidak seharusnya mengorbankan hak dasar rakyat atas nama efisiensi anggaran. Kadarisman yang juga merupakan Presidium KAHMI Tabalong menilai solusi yang lebih rasional adalah melakukan reformasi partai politik dan norma kepemiluan kepala daerah.
Baca Juga : BKPSDM Balangan Perkuat Pelayanan ASN Lewat Inovasi SI PIYAN SATU
Di sisi lain, Donal Simarmata dari Kesbangpol Balangan memandang bahwa baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD sama-sama memiliki implikasi dan tantangan tersendiri. Ia menilai tidak ada jaminan bahwa salah satu sistem akan menghasilkan kepala daerah yang lebih berkualitas.
“Namun harus diakui, pemilihan langsung berdampak pada tingginya biaya politik dan besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk penyelenggaraannya,” katanya.
Menurut Donal, anggaran besar tersebut sejatinya dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diskursus terkait mekanisme pemilihan kepala daerah perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik demokrasi, efisiensi, maupun kualitas kepemimpinan daerah.
