Nusawarta.id, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat dan daerah segera memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut dilanda gempa bumi.
Lalu menegaskan, bencana dan gempa susulan yang masih terjadi tidak boleh membuat aktivitas pendidikan terhenti dalam waktu lama. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan skema pembelajaran sementara, termasuk mendirikan sekolah darurat bagi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan.
“Tentu kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa, yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan,” ujar Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut dia, kebutuhan sekolah darurat harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah. Bangunan yang masih dinyatakan aman dan memungkinkan digunakan, kata Lalu, dapat tetap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sebaliknya, sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak memungkinkan digunakan harus memiliki alternatif lokasi pembelajaran. Pemerintah dapat memindahkan sementara siswa ke sekolah lain yang tidak terdampak atau menyiapkan tenda sebagai ruang kelas darurat.
“Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut,” katanya.
Baca Juga : Permintaan 50 Kuota Haji dari Fuad Hasan Masyhur Terungkap di Sidang Korupsi
Lalu mengatakan keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Anak-anak di wilayah terdampak, menurutnya, tetap membutuhkan kepastian agar proses pendidikan tidak ikut terhenti akibat bencana.
Di sisi lain, DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bencana yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR untuk membantu penanganan dampak gempa di NTT.
DPR juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan.
“Namun kami menginginkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar proses belajar mengajar untuk anak-anak kita yang ada di NTT terus berjalan,” tuturnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak korban jiwa akibat gempa NTT terus bertambah. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan sekaligus Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton Panjaitan menyebut 70 orang meninggal dunia dan 1.182 orang mengalami luka-luka.
“Update korban, meninggal dunia 70 jiwa dan luka-luka sebanyak 1.182 jiwa,” kata Berton kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Berton juga menyampaikan, hingga saat ini tercatat 2.336 kali gempa susulan. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,3.
Baca Juga : Bahtra Banong: Larangan Rekrut Honorer Baru Penting Cegah Beban Fiskal Daerah
Menurutnya, aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak masih harus meningkatkan kewaspadaan.
“Diperkirakan kondisi akan mulai stabil dalam dua sampai tiga minggu ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara BNPB, korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten. Kabupaten Manggarai mencatat korban terbanyak dengan 27 jiwa, disusul Manggarai Timur sebanyak 25 jiwa.
Selanjutnya, korban meninggal tercatat di Sikka empat jiwa, Ende dua jiwa, Manggarai Barat dua jiwa, Nagekeo delapan jiwa, dan Ngada dua jiwa.
Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat bencana tersebut mencapai 40.040 jiwa. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk keberlangsungan pendidikan anak-anak selama masa tanggap darurat.
