Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 untuk memperkuat kebijakan yang menyasar langsung berbagai hambatan pendidikan, mulai dari persoalan ijazah tertahan hingga keterbatasan biaya sekolah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa pendekatan pemerintah kini tidak lagi sebatas imbauan moral, melainkan diwujudkan melalui program konkret agar seluruh anak tetap dapat mengakses pendidikan.
“Pendidikan harus membuka jalan, bukan menjadi penghalang. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena biaya atau kendala administratif,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah program pemutihan ijazah melalui kerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta. Program ini menyasar siswa yang ijazahnya tertahan akibat tunggakan biaya sekolah.
Pada tahap awal tahun 2026, sebanyak 2.026 ijazah dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan nonformal, akan ditebus dengan total anggaran hampir Rp4 miliar. Kebijakan ini dinilai krusial karena ijazah menjadi syarat utama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Baca Juga : Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Dex Tembus Rp27.900 per Liter
Selain itu, Pemprov DKI juga memperluas akses pendidikan melalui rencana penerapan sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini akan mencakup 103 sekolah swasta dan menjadi bagian dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membantu keluarga kurang mampu.
Tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, Pemprov DKI juga mendorong kesiapan lulusan menghadapi pasar kerja global. Sebanyak 561 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilepas untuk bekerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, Malaysia, dan Jerman.
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada kualitas hasil serta daya saing lulusan di tingkat internasional.
Di sisi lain, kepedulian terhadap daerah terdampak bencana juga menjadi bagian dari agenda pendidikan. Melalui gerakan Distrik Peduli, Pemprov DKI menyalurkan bantuan senilai Rp2,2 miliar untuk sekolah-sekolah di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut meliputi laptop, fasilitas air bersih, hingga perlengkapan sekolah.
Rano juga mengingatkan kembali nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara, termasuk filosofi “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Ia menekankan bahwa peran guru tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah berbagai tantangan.
Baca Juga ; Kemendag Siapkan Tiga Jurus Perkuat Produk Halal RI Tembus Pasar Global
“Pendidikan adalah jalan panjang untuk memerdekakan manusia. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Momentum Hardiknas 2026 menjadi pengingat bahwa upaya membuka akses pendidikan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus terus diperkuat melalui kebijakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
