Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga sekitar 7 juta ton per tahun, meskipun dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, termasuk gas bumi.
Dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, Sabtu (2/5/2026), Bahlil menyebut ketergantungan impor LPG tersebut menyebabkan devisa negara terkuras hingga Rp137 triliun per tahun. Dari angka tersebut, sekitar Rp80–87 triliun menjadi beban subsidi pemerintah.
“Kebutuhan LPG kita 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita, meski kapasitas terpasang 1,9 juta ton, realisasinya hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton. Jadi kita masih impor sekitar 7 juta ton per tahun,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah besarnya potensi gas bumi nasional. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada jenis kandungan gas yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga : Prabowo Bahas Perlindungan Buruh dan Peran Kampus dalam Pembangunan Daerah
Bahlil menerangkan, sebagian besar gas bumi Indonesia didominasi kandungan C1 (metana) dan C2 (etana). Bahkan, sekitar 30 persen dari total lifting gas nasional masih diekspor ke luar negeri. Sementara itu, LPG membutuhkan kandungan C3 (propana) dan C4 (butana), yang jumlahnya relatif kecil dalam cadangan gas domestik.
“Gas kita tidak pernah impor, bahkan sekitar 30 persen dari total lifting masih diekspor. Lalu kenapa LPG impor? Karena LPG berbasis C3 dan C4, sementara gas kita didominasi C1 dan C2. Kandungan C3 dan C4 sangat kecil,” jelasnya.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, pemerintah mulai mengembangkan berbagai energi alternatif. Salah satunya adalah Dimethyl Ether (DME), yang dapat diproduksi dari bahan baku dalam negeri seperti batu bara dan gas alam.
Bahlil mengatakan pemerintah telah memulai langkah konkret pengembangan DME melalui proyek yang dibangun di Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Kita sudah mulai mengembangkan DME. Kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama di Muara Enim, Sumatera Selatan,” katanya.
Selain DME, pemerintah juga mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi LPG. Saat ini, penggunaan CNG sudah diterapkan di sejumlah restoran serta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga : Hardiknas 2026, Mendikdasmen Apresiasi Dedikasi Guru dalam Mencerdaskan Bangsa
Pemerintah juga tengah mengembangkan kemasan CNG yang setara dengan tabung LPG 3 kilogram agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat. Menurut Bahlil, penggunaan CNG berpotensi menekan biaya energi hingga 30–40 persen lebih murah dibanding LPG.
“Untuk ukuran setara 3 kilogram sedang kita siapkan. Biayanya bisa lebih murah 30–40 persen. Tantangannya memang tidak kecil, tetapi demi efisiensi dan pelayanan kepada rakyat, kita akan dorong agar Indonesia bisa lebih mandiri energi,” pungkasnya.
