Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan “cek kosong” kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang ingin berinvestasi di sektor mineral kritikal nasional. Meski membuka peluang kerja sama melalui perjanjian dagang baru antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, pemerintah menetapkan syarat mutlak: seluruh investasi wajib berorientasi pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah siap memfasilitasi masuknya modal AS di sektor strategis, mulai dari nikel hingga logam tanah jarang (rare earth elements). Namun, ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi praktik ekspor bahan mentah yang selama ini dinilai merugikan kepentingan nasional.
“Untuk mineral kritikal seperti nikel dan logam tanah jarang, kami bersepakat memfasilitasi pengusaha Amerika Serikat agar menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi, semua tetap harus patuh pada aturan yang berlaku di sini,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS di Washington DC, Jumat (20/2/2026).
Bahlil menekankan bahwa kerja sama ini bukan bentuk liberalisasi tanpa kendali, melainkan upaya strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, membuka ruang investasi selebar-lebarnya, tetapi menutup rapat celah eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah.
“Hilirisasi adalah harga mati. Jangan diartikan ini sebagai pembukaan kembali ekspor bahan mentah. Tidak. Mereka harus membangun fasilitas pemurnian atau smelter di Indonesia. Setelah itu, barulah hasilnya boleh diekspor,” tegasnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Bahlil, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global industri mineral dan teknologi.
Dalam konteks politik luar negeri, Bahlil menegaskan Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif. Pemerintah tidak membedakan asal investor, selama mereka bersedia mengikuti aturan main yang ditetapkan. Perlakuan yang sama diberikan kepada AS sebagaimana kepada negara lain.
Sebagai contoh konkret, Bahlil menyoroti keberhasilan kemitraan dengan Freeport. Perusahaan tambang raksasa itu telah membangun salah satu smelter tembaga terbesar di dunia di Indonesia dengan nilai investasi hampir US$4 miliar.
“Freeport itu contoh nyata. Mereka punya konsesi, ikuti aturan, dan membangun smelter raksasa. Pola kerja sama yang saling menguntungkan seperti inilah yang kita dorong dengan para pebisnis AS lainnya,” pungkas Bahlil.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap investasi asing tidak hanya memperbesar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam peta mineral kritikal dunia.
