Nusawarta.id, Bogor – Keikutsertaan Pemerintah Kota Bogor dalam Global Forum Urban Food Policy Pact (UFPP) 2025 (17/10/2025) di Universitas Milan, Italia, bukan semata-mata representasi diplomatik, tetapi merupakan tonggak penting dalam memperluas horizon kebijakan pangan perkotaan yang berkelanjutan.
Di tengah dinamika global yang kian kompleks, forum Urban Food Policy Pact tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan visi, inovasi, serta kebijakan lintas negara dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di era urbanisasi yang masif.
Wali Kota Bogor Dedie. A Rachim menyampaikan bahwa keikutsertaan Kota Bogor dalam forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperoleh perspektif baru dalam pengelolaan kebijakan pangan perkotaan.
Menurut dia, Kota Bogor memiliki berbagai perspektif atau pandangan terkait dengan langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam rangka membangun kebijakan di bidang keamanan pangan, kesehatan, kemudian juga penataan sentra-sentra kuliner, termasuk juga program MBG di Kota Bogor.
“Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman antarnegara dan antarkota, termasuk dengan kota-kota lain di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,” kata dia.
Kota Bogor, dengan karakter demografis dan geografisnya, menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan yang meningkat dan keterbatasan lahan produktif. Oleh sebab itu, langkah Pemerintah Kota Bogor untuk berpartisipasi dalam forum dunia ini patut diapresiasi sebagai upaya konkret memperkuat arah pembangunan pangan berbasis pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi global.
Ketua Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian HMI Cabang Kota Bogor, Amiruddin, menegaskan bahwa isu ketahanan pangan di perkotaan bukan hanya soal bagaimana pangan diproduksi, tetapi bagaimana keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan dapat diwujudkan dalam sistem tersebut.
“Ketahanan pangan bukan sekadar urusan logistik atau produksi, tetapi menyangkut martabat bangsa. Pangan adalah hak dasar manusia, dan menjaminnya berarti menjaga kehormatan kemanusiaan,” ujar Amiruddin.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sistem pangan perkotaan harus berorientasi pada tiga fondasi utama: kemandirian produksi, keadilan distribusi, dan keberlanjutan ekologi.
Baca Juga : Konsolidasi KAHMI Se-Sulawesi, Wamendagri Bima Arya: Saatnya Kita Membaca Tanda Zaman
“Kota harus menjadi ruang produksi yang cerdas dan berkeadilan, bukan sekadar pusat konsumsi. Urban farming, inovasi teknologi, serta pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi kekuatan utama membangun ketahanan pangan,” tambahnya.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor memandang bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengambil peran aktif dalam membangun sistem pangan yang berkeadilan. Sebagaimana amanat Nilai Dasar Perjuangan HMI, perjuangan membangun bangsa tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, gagasan progresif, dan keberpihakan kepada rakyat kecil petani kota, pelaku UMKM pangan, dan masyarakat kelas bawah yang menjaga denyut kehidupan pangan di tengah tantangan global.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, turut menegaskan bahwa HMI akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Pemerintah Kota dalam merumuskan arah kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat.
Kota Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi model ketahanan pangan perkotaan di Indonesia. Namun, potensi tersebut harus diolah dengan visi ekologis dan kebijakan yang inklusif, agar setiap warga kota memiliki akses yang adil terhadap sumber pangan yang sehat, terjangkau, dan berkelanjutan.
HMI Cabang Kota Bogor menyerukan agar setiap arah kebijakan pangan perkotaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, kelestarian lingkungan, serta kesadaran spiritual manusia terhadap alam.
“Menjaga pangan berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menegakkan peradaban. Di situlah letak tanggung jawab moral kita sebagai bangsa,” tutup Moeltazam. (Fauzan/Red)
