Nusawarta.id — Banjarmasin. Wacana agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi berada di bawah Presiden kembali mencuat ke permukaan. Gagasan tersebut kerap dikaitkan dengan agenda reformasi kepolisian dan disebut-sebut sebagai jalan untuk memperkuat independensi institusi penegak hukum jika diatur di bawah Kementerian. Namun Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Fery Setiadi menilai, paradigma tersebut harus segera diluruskan agar tidak menyesatkan pemahaman publik.
Ketika ditemui pada Sabtu (31/01/2026), Fery Setiadi mengatakan bahwa reformasi Polri tidak pernah memandatkan perubahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden. Dalam sejarah Reformasi 1998, agenda utama yang diperjuangkan adalah pemisahan Polri dari TNI, penguatan supremasi hukum, serta penegakan prinsip kontrol sipil atas aparat keamanan.
Hal ini pula perlu ditegaskan secara objektif, tidak ada satu dokumen atau kesepakatan reformasi yang secara eksplisit memerintahkan Polri keluar dari bawah Presiden. Itu bukan mandat reformasi,” ujar Fery Setiadi.
Ia menjelaskan, gagasan reposisi Polri lebih tepat dipahami sebagai diskursus reformasi yang berkembang belakangan, terutama di kalangan akademisi dan kelompok masyarakat sipil. Diskursus tersebut sah dalam demokrasi, namun tidak bisa dipaksakan sebagai kebenaran historis maupun amanat politik reformasi.
“Diskursus beda sama mandat. Reformasi tidak boleh ditafsirkan secara serampangan hanya untuk membenarkan satu pilihan politik atau desain kelembagaan tertentu,” ungkap Ketua IMM Kalsel.
Baca Juga : Soroti Kinerja Pemerintah, IMM Kalsel Suarakan Refleksi Akhir Tahun 2025
Menurutnya, dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, penempatan Polri di bawah Presiden justru merupakan bentuk kontrol sipil yang jelas dan konstitusional. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan punya legitimasi langsung dari rakyat dan bertanggung jawab atas arah kebijakan nasional, termasuk sektor keamanan.
“Masalah utama Polri bukan soal di bawah siapa, melainkan bagaimana kewenangan besar itu dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.” tutup Fery. (Arm/Red)
