Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, wacana tersebut bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan berpotensi menghilangkan hak kedaulatan rakyat.
Penolakan itu, kata Wayan, sejalan dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang secara konsisten mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran PDI Perjuangan di daerah wajib tegak lurus dengan kebijakan partai.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tegak lurus dengan DPP dalam menolak secara tegas wacana tersebut karena akan menghilangkan hak kedaulatan rakyat,” ujar Wayan Ketua Fraksi PDIP beberapa waktu lalu.
Wayan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tanah Bumbu menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan nyata dari demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Menurutnya, hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak seharusnya dialihkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan.
Baca Juga : Listrik PLN Akhirnya Masuk Pulau Burung, DPRD Tanah Bumbu Tuai Apresiasi Warga Kepulauan
Ia menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga sistem Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap suara rakyat. Dalam pandangannya, pemimpin daerah yang dipilih langsung akan memiliki legitimasi politik yang lebih kuat karena memperoleh mandat langsung dari masyarakat.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, legitimasi politiknya menjadi lemah karena tidak lahir dari suara rakyat secara langsung,” katanya.
Selain persoalan legitimasi, Wayan juga menyoroti potensi munculnya praktik politik transaksional apabila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Ia menilai, mekanisme tersebut berisiko membuka ruang kesepakatan politik tertutup yang tidak melibatkan kepentingan publik secara luas.
“Pemilihan melalui DPRD dikhawatirkan memicu transaksi politik di ruang tertutup, di mana kesepakatan antar partai lebih dominan dibandingkan pertimbangan kapasitas dan rekam jejak calon,” ucap Wayan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu.
Baca Juga : Masa Pensiun Guru Picu Kekosongan Tenaga Pendidik, Disdik Curhat ke DPRD Tanah Bumbu
Wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka seiring dengan evaluasi sistem pemilihan kepala daerah di tingkat nasional. Sejumlah pihak mengemukakan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik sebagai dasar perubahan sistem tersebut.
Namun demikian, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai salah satu partai politik yang secara konsisten dan vokal menolak perubahan sistem Pilkada langsung. Bagi PDIP, demokrasi harus tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
