Nusawarta.id, Jakarta – Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data dan penguatan kredibilitas lembaga dalam pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan agar pelayanan sosial yang diberikan lebih maksimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul saat menghadiri Dialog Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur bersama Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk program yang dijalankan LKS di daerah.
Menurutnya, pembaruan data merupakan instruksi langsung Presiden agar bantuan sosial dan layanan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jadi salah satu tugas saya dengan Ibu Gubernur, dengan Bupati/Wali Kota melalui Dinsos masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi Bapak Presiden, semua bisa ikut berpartisipasi,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama yakni jalur formal yang dimulai dari RT/RW hingga pemerintah desa atau kelurahan, kemudian diverifikasi Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi sebelum ditetapkan kepala daerah.
Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Sosial menyediakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang menghubungkan operator desa, dinas sosial, hingga operator Kemensos.
Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui jalur partisipatif dengan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos, layanan call center, maupun WhatsApp center yang disediakan pemerintah.
Tak hanya soal data, Gus Ipul juga mengajak seluruh pengelola LKS membangun kepercayaan publik melalui proses akreditasi dan standarisasi lembaga. Menurutnya, lembaga yang kredibel akan lebih mudah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi, tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
“Mari kita buat lembaga kita kredibel,” katanya.
Ke depan, ia berharap pertemuan bersama pengelola LKS dapat melahirkan rencana aksi bersama yang konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui revitalisasi lembaga, penguatan sumber daya manusia, serta akreditasi yang berkelanjutan.
“Sehingga LKS benar-benar bisa melayani dengan baik mereka yang memerlukan pelayanan sosial,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam menerbitkan Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Menurut Adhy, regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat peran LKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelayanan sosial masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Singgah Dadakan di Pos TNI Miangas, Sapa Prajurit Penjaga Perbatasan
Ia juga menegaskan pentingnya identifikasi data, akreditasi, dan standarisasi pelayanan agar seluruh kegiatan sosial yang dilakukan LKS memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Sosial, di antaranya Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta sejumlah kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Acara berlangsung meriah dengan penampilan hadrah dan tari tradisional Remo yang dibawakan para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya untuk menghibur para tamu undangan.
