Nusawarta.id, Pekanbaru – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan bertolak menuju Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di wilayah Sumatra berjalan hingga tuntas. Presiden tidak hanya menerima laporan dari jajaran terkait, tetapi juga ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan serta memastikan seluruh keputusan pemerintah dilaksanakan dengan cepat dan terpadu.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan ke Riau merupakan bagian dari rangkaian perhatian langsung Presiden terhadap penanganan karhutla, setelah sebelumnya meninjau kondisi serupa di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Setibanya di Riau, Prabowo langsung memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Riau. Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal melaporkan luas area yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare.
Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 10.514 hotspot dan 521 titik api. Meski demikian, upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, kementerian dan lembaga terkait berhasil menekan jumlah titik api secara signifikan.
Baca Juga : Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, saat ini tersisa tujuh titik api yang masih harus ditangani. Luas area yang masih terbakar diperkirakan mencapai sekitar 900 hektare dan tersebar di empat kabupaten di Riau.
Prabowo mengapresiasi kerja seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Presiden, keberhasilan menangani lebih dari 15 ribu hektare lahan terbakar merupakan capaian yang patut diapresiasi.
“Saya kira ini cukup membanggakan ya, kalian mengatasi 15.000 hektare. Ah, ini saya yakin yang 900 ini bisa segera,” ujar Prabowo.
Meski memberikan apresiasi, Presiden meminta jajaran tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya langkah cepat terhadap setiap hotspot agar tidak berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas.
“Jangan nunggu sampai titik api, tolong masuk ke titik hotspot, segera ambil tindakan dini,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pada pemadaman, Prabowo juga meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan agar karhutla tidak terus menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau.
Teddy mengatakan arahan Presiden sudah jelas bahwa pemerintah tidak boleh setiap tahun hanya disibukkan dengan upaya memadamkan api. Menurut dia, sistem pencegahan harus dibangun dan diperkuat secara permanen.
Upaya tersebut mencakup penyediaan sumur bor, embung dan sumber air di kawasan rawan kebakaran, penguatan pengawasan, deteksi dini hotspot, serta peningkatan kesiapan desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
Baca Juga : Ibas Desak Pemerintah Usut Penyebab Karhutla di Kalimantan
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diminta terus diperkuat. Gubernur, Pangdam, Kapolda, BPBD serta seluruh unsur terkait diharapkan membangun pola kerja terpadu untuk mencegah kebakaran sebelum api membesar.
Presiden turut meminta TNI, Polri dan unsur pemerintah lainnya segera mengerahkan kekuatan tambahan apabila diperlukan untuk menuntaskan sisa titik api.
Kunjungan ke Riau ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla di sejumlah daerah. Pemerintah kini menargetkan tujuh titik api yang masih tersisa dapat segera dipadamkan, sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala BIN Muhammad Herindra.
Respon (1)