Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurut Ibas, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada upaya pemadaman api, evakuasi, dan pemulihan wilayah terdampak. Pemerintah juga perlu mengusut kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian manusia yang menyebabkan kebakaran.
Jika dalam penyelidikan ditemukan keterlibatan pihak tertentu, termasuk korporasi, Ibas meminta pemerintah memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menyayangkan dan kami juga tentunya mendorong agar pemerintah benar-benar dengan cepat melakukan pemulihan, evakuasi, dan juga mengantisipasi terjadinya perluasan kebakaran lebih lanjut di Kalimantan. Perlu juga investigasi, ketegasan agar pemerintah juga memberikan sanksi-sanksi yang tegas jika disinyalir ada perilaku-perilaku manusia, korporasi-korporasi, ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Ibas seusai acara Lomba Rakyat Partai Demokrat di kawasan Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026).
Selain penegakan hukum, Ibas juga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, aturan yang ada harus mampu memberikan perlindungan terhadap ekosistem sekaligus mencegah terulangnya bencana karhutla.
Baca Juga : Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, BNPB Laporkan 198 Titik Api Berstatus Tinggi
“Kami juga tentu mendorong agar ada perbaikan peraturan yang hari ini bisa saja dianggap tidak pro terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ibas menegaskan Partai Demokrat menaruh perhatian terhadap isu kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut, kata dia, tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan internal partai, tetapi juga melalui dorongan terhadap kebijakan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan.
“Karena kita yakini seperti yang dikatakan Sekjen, Demokrat hari ini peduli terhadap keberlanjutan termasuk kelestarian lingkungan. Tidak hanya sekadar menjalankan program-program kepartaian ‘Langit Biru Asri’, tapi kami juga terus mendorong agar Indonesia semakin hijau, agar Indonesia semakin dibangun menuju negara yang lebih sehat, aman, nyaman,” tutur Ibas.
Karhutla sendiri terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Berbagai unsur telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman, penanganan di lapangan, serta mencegah meluasnya titik api ke wilayah lain.
Presiden Prabowo Subianto bahkan meninjau langsung penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya, Prabowo memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah di kawasan Bandara Tjilik Riwut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 19.992 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Tengah.
Baca Juga : PAN Rayakan HUT ke-28 Bersama Anak Yatim, Zulhas: Posisi Partai Kini Paling Kuat
Dalam periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan terjadi dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah melalui Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 hektare atau menempatkan provinsi tersebut di urutan kesembilan secara nasional. Sebanyak 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Ibas menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia berharap pemerintah tidak hanya memperkuat langkah tanggap darurat, tetapi juga memastikan penyebab kebakaran diusut secara tuntas agar peristiwa serupa dapat dicegah dan pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
Respon (1)