Nusawarta.id, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), pandangan mengenai kriteria ideal pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang mulai mengemuka. Rais Syuriyah KH Muhibbul Aman Aly menilai, sosok yang akan memimpin organisasi harus memiliki kemampuan kuat dalam menggerakkan dan mengelola seluruh perangkat NU, sekaligus berpihak kepada kepentingan warga Nahdliyin.
Menurut Kiai Muhibbul, pemimpin PBNU tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas keilmuan maupun ketokohan. Kompleksitas organisasi NU yang memiliki jaringan dari tingkat pusat hingga daerah membutuhkan figur yang mampu mengorganisasi seluruh unsur agar roda organisasi dapat berjalan efektif.
“Ya pertama tentu orang yang dapat menggerakkan organisasi. Namanya muharrik. Yang dapat mengorganisir dengan baik,” ujar Kiai Muhibbul, Sabtu (22/8/2026).
Ia menilai kemampuan manajerial menjadi salah satu syarat utama dalam menentukan kepemimpinan PBNU ke depan. Pemimpin yang terpilih harus mampu menyatukan berbagai elemen organisasi sekaligus memastikan NU tetap menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.
Selain kemampuan mengelola organisasi, Kiai Muhibbul juga menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam menempatkan NU pada posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut dia, NU harus tetap menjalankan perannya sebagai gerakan keumatan yang memiliki kekuatan moral dan mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Ibas Desak Pemerintah Usut Penyebab Karhutla di Kalimantan
“Yang kedua tentu yang dapat menempatkan NU pada posisi yang semestinya, sebagai gerakan politik moral keumatan. Dan itu dibutuhkan kemampuan di dalam mengelola organisasi dengan baik,” kata Kiai Muhib.
Pandangan tersebut disampaikan menjelang Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai 27 Agustus 2026. Muktamar tersebut menjadi forum penting untuk menentukan arah perjalanan organisasi sekaligus kepemimpinan PBNU pada periode mendatang.
Kiai Muhibbul juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemimpin NU terhadap warga Nahdliyin. Menurut dia, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah memimpin PBNU harus mampu merawat jamaah serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
“Tentu. Siapapun yang terpilih harus dapat merawat Nahdliyin, memperjuangkan kepentingan Nahdliyin dalam segala aspeknya,” tegasnya.
Ia menekankan, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh menggeser orientasi utama organisasi dalam memperjuangkan kepentingan umat. NU, kata dia, harus tetap menjaga perannya sebagai organisasi keumatan, sembari tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan kebangsaan.
Menurut Kiai Muhibbul, hubungan NU dengan pemerintah sejak awal dibangun dalam kerangka kemitraan. Namun, kemitraan tersebut bukan berarti NU harus kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Dan posisi NU mulai dulu adalah partner-nya pemerintah, partner-nya penguasa, bukan musuh ya, tapi partner,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagai mitra pemerintah, NU dapat bekerja sama dalam menjalankan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat. Meski demikian, NU tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Baca Juga : Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah
“Artinya partner itu bekerja sama. Kalau ada yang salah kita ingatkan,” katanya.
Kiai Muhibbul menambahkan, NU juga siap mendukung berbagai program pemerintah selama memiliki orientasi terhadap kepentingan keumatan dan kemaslahatan masyarakat luas.
“Dan kita membantu semua program pemerintah yang bersifat keumatan,” pungkasnya.
Pandangan tersebut menjadi salah satu suara dari kalangan kiai menjelang Muktamar Ke-35 NU. Kepemimpinan PBNU periode mendatang akan dihadapkan pada tantangan menjaga soliditas organisasi, merawat basis Nahdliyin, memperjuangkan kepentingan umat, serta menempatkan NU secara proporsional dalam hubungan kemitraannya dengan pemerintah dan dinamika kehidupan kebangsaan.
