Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPR dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Misbakhun menyatakan, DPR melalui Komisi XI memiliki mandat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal, moneter, serta sektor jasa keuangan. Fungsi tersebut menjadi krusial untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi dan tekanan inflasi musiman yang kerap terjadi pada akhir tahun.
“Momentum libur Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan,” ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, fungsi pengawasan Komisi XI tidak hanya terbatas pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran. Lebih dari itu, pengawasan juga mencakup evaluasi atas implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurut Misbakhun, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru 2026 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi masyarakat dan pengendalian inflasi. Tanpa pengawasan yang kuat, lonjakan permintaan berpotensi memicu kenaikan harga yang justru menekan daya beli masyarakat.
“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik. Ia harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih saat ini masih terasa adanya tekanan inflasi musiman,” kata anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jawa Timur II tersebut.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa pengawasan DPR diarahkan agar berbagai indikator makroekonomi dapat memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi riil. Komisi XI, kata dia, berkomitmen mengawal kebijakan yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan terhadap kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Kualitas pertumbuhan harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar,” tegasnya.
Selain aspek konsumsi dan inflasi, Misbakhun juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya transaksi dan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Lonjakan aktivitas ekonomi, menurutnya, perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan nasional.
Baca Juga : Anggota DPR RI: Golkar Komitmen ke Partai Egaliter
“Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kepercayaan itu hanya bisa dipelihara melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” pungkas Misbakhun.
