Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah pendekatan dalam program pilah sampah dari rumah dengan menerapkan evaluasi berkala setiap dua pekan guna memastikan efektivitas pengurangan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut dilakukan agar gerakan pilah sampah tidak berhenti sebatas kampanye partisipatif, melainkan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pengurangan timbunan sampah di ibu kota.
“Setiap dua minggu akan kita evaluasi. Jadi bukan hanya partisipasi, tapi apakah benar ada penurunan sampah yang dikirim ke Bantargebang,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut dia, evaluasi rutin diperlukan mengingat kondisi TPST Bantargebang semakin terbebani oleh tingginya volume sampah harian dari Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI menilai perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumber menjadi langkah mendesak untuk menekan penumpukan sampah di hilir.
Dalam evaluasi dua mingguan tersebut, Pemprov akan memantau sejumlah indikator, mulai dari tingkat kepatuhan warga dalam memilah sampah organik dan anorganik, kesiapan sistem pengangkutan sampah terpisah, hingga efektivitas pengolahan sampah di tingkat lingkungan dan wilayah.
Baca Juga : Menaker: Talenta Muda Tak Cukup Siap Kerja, Harus Jadi Inovator
Selain mengandalkan perubahan perilaku masyarakat, Pemprov DKI juga mulai memanfaatkan inovasi teknologi untuk mempercepat pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Salah satu upaya yang tengah diuji coba adalah penggunaan teknologi hidrotermal di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.
Teknologi tersebut mampu mengolah sampah organik hanya dalam waktu sekitar dua jam dengan memanfaatkan uap panas bertekanan tinggi. Berdasarkan hasil uji coba pada April 2026, teknologi hidrotermal berhasil mengolah 1.708 kilogram sampah organik menjadi 936 liter pupuk cair.
Tak hanya menghasilkan pupuk cair, residu padat dari proses pengolahan itu juga dinilai masih memiliki nilai guna karena dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Pemprov berharap teknologi serupa nantinya dapat diterapkan lebih luas di sejumlah pasar dan kawasan penghasil sampah organik lainnya di Jakarta.
Meski demikian, Pramono menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada kedisiplinan pemilahan sejak dari sumbernya. Untuk itu, kewajiban pemilahan sampah kini mulai diperluas tidak hanya kepada rumah tangga, tetapi juga sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe yang dinilai menjadi penyumbang besar sampah organik.
“Justru sampah organik terbesar itu dari hotel, restoran, dan kafe. Maka semuanya wajib punya sistem pemisahan sendiri,” ujarnya.
Baca Juga : Azis Subekti: Stok Beras 5 Juta Ton Harus Diikuti Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Kuat
Ke depan, hasil evaluasi berkala tersebut akan menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk membuka peluang pemberian insentif bagi pihak yang patuh menjalankan pemilahan sampah serta sanksi bagi yang mengabaikan kewajiban tersebut.
Melalui pendekatan berbasis evaluasi dan pengawasan rutin ini, Pemprov berharap gerakan pilah sampah dapat berkembang menjadi budaya baru masyarakat Jakarta dalam menjaga lingkungan sekaligus mengurangi beban TPST Bantargebang secara signifikan.
