Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan rencana pembahasan subsidi LPG 3 kilogram (kg) akan dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait. Pemerintah menilai subsidi tersebut masuk dalam kategori subsidi sosial sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Menurut dia, pembahasan subsidi LPG 3 kg tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Sosial, melainkan melibatkan kementerian teknis lain yang terkait langsung dengan distribusi dan kebijakan energi nasional.
“Secara khusus tentu nanti itu bersama-sama dengan kementerian lain ya. Tidak hanya dengan Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul kepada wartawan.
Ia menegaskan, Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pengawasan distribusi bantuan menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah upaya memperkuat perlindungan sosial.
“Yang dengan Kementerian Sosial adalah bantuan-bantuan sosial yang lewat Kementerian Sosial,” katanya.
Terkait subsidi LPG 3 kg, Gus Ipul menjelaskan program tersebut termasuk bagian dari subsidi sosial yang pembahasannya akan dilakukan secara khusus bersama kementerian terkait. Dalam mekanisme tersebut, Kementerian Sosial akan menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam pembahasan kebijakan.
“Sementara LPG 3 kg itu menjadi bagian dari subsidi sosial yang mungkin itu akan dibahas secara khusus ya, dengan kementerian terkait dan Kementerian Sosial salah satu anggotanya nanti di situ jika nanti ada pembahasan,” jelasnya.
Selain membahas subsidi LPG, Gus Ipul juga melaporkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi salah satu agenda sosial prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia mengatakan, program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026–2027. Pemerintah menyiapkan kapasitas peserta didik yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami juga melaporkan persiapan secara khusus, ya. Penyelenggaraan sekolah rakyat di tahun 2026-2027 yang insyaAllah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini,” ujarnya.
Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding capaian tahun sebelumnya. Jika digabungkan dengan peserta tahun lalu, total siswa Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai lebih dari 46 ribu orang.
Pemerintah berharap perluasan program tersebut dapat memperkuat akses pendidikan sekaligus mendukung agenda pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
