Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sektor pangan di Aceh guna memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai melantik pengurus DPW PAN Aceh di Banda Aceh, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, pemerintah siap mendukung berbagai program pertanian, mulai dari pembukaan lahan sawah baru hingga penyediaan sarana irigasi dan pupuk.
“Gabah, pupuk, irigasi, cetak sawah baru, berapa pun permintaan Aceh kita layani,” kata Zulhas.
Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama. Karena itu, berbagai kebijakan di sektor pangan terus diarahkan untuk memperbaiki kondisi pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Zulhas menjelaskan, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia cenderung menganut prinsip pasar bebas dalam pengelolaan pangan. Dalam sistem tersebut, kebutuhan pangan dianggap dapat dipenuhi melalui impor ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi.
Baca Juga : Pemkab Balangan Siapkan Dukungan Anggaran bagi Guru yang Lanjut S2 dan S3
Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memiliki pandangan berbeda dengan menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari kedaulatan bangsa.
“Pangan bukan hanya sekadar beras untuk makan. Tapi pangan menyangkut nasib 100 juta rakyat Indonesia. Di sana ada petani, nelayan, dan ada peternak,” ujarnya.
Ia menilai sektor pertanian dan peternakan seharusnya menjadi ruang usaha yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat posisi petani melalui kebijakan peningkatan harga gabah, penambahan subsidi, serta penyederhanaan berbagai layanan pendukung produksi.
Menurut Zulhas, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam satu tahun terakhir, produksi pangan nasional mengalami peningkatan sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras.
“Kita berpihak kepada petani, harga gabah dinaikkan agar petani sejahtera. Alokasi subsidi lebih besar, diskon harga, dan pelayanan dipermudah. Dalam tempo satu tahun, petani Indonesia sudah luar biasa. Dan kita sudah tidak impor beras lagi,” katanya.
Selain sektor pangan, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilai terlalu banyak dikuasai oleh kelompok pemodal besar. Ia menilai praktik tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan dan belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, kekayaan alam seperti emas, perak, batu bara, dan nikel merupakan aset negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Baca Juga : Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka dalam Kasus MBG
Pemerintah, lanjut dia, tengah berupaya melakukan pembenahan terhadap tata kelola sumber daya alam agar manfaatnya lebih merata dan berkeadilan.
“Dalam perubahan yang sangat penting sekarang ini tentu ada perlawanan dari mereka yang sudah nyaman dengan sistem lama. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, Indonesia akan menjadi negara yang adil, setara, dan maju,” ujar Zulhas.
Melalui dukungan terhadap Aceh dan penguatan kebijakan swasembada pangan, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional semakin kokoh sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak di berbagai daerah.
