Nusawarta.id, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan delapan Sekolah Rakyat permanen tambahan akan segera dimulai setelah proses penyediaan lahan oleh pemerintah daerah dinyatakan rampung.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat menerima audiensi perwakilan delapan pemerintah daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Delapan daerah yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
Menurut Gus Ipul, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah melaporkan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah. Sebagian lahan bahkan telah melalui tahap pengukuran dan verifikasi teknis.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pembangunan.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” katanya.
Hal senada disampaikan Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu. Ia menyebut lahan telah dipetakan dan diukur, meski proses lanjutan masih menunggu kondisi yang memungkinkan setelah terjadi bencana alam di wilayahnya.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan lahan seluas sekitar delapan hektare yang disiapkan telah memenuhi kriteria teknis dan siap ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” ujarnya.
Di Kudus, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton mengungkapkan penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama dengan Perhutani dan Brigif. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 10 hektare.
Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi yang ditujukan khusus bagi masyarakat miskin ekstrem. Karena itu, proses penerimaan siswa dilakukan melalui mekanisme penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah, bukan melalui pendaftaran terbuka.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan fisik 93 titik Sekolah Rakyat permanen hampir selesai sehingga kapasitas layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat terus ditingkatkan.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, calon siswa akan dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebelum diterima sebagai peserta didik di Sekolah Rakyat.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” katanya.
