Nusawarta.id – Banjarmasin. Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menembus angka Rp18.000 pada awal bulan Juni 2026 memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pelemahan rupiah tersebut diperkirakan akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Namun Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Prof. Dr. H. Andin Ahmad Yunani, S.E., M.Si., meminta masyarakat tidak panik. Menurutnya kondisi ekonomi saat ini berbeda jauh dengan krisis moneter 1998, karena fundamental ekonomi nasional dinilai masih cukup kuat.
“Dulu semua sektor runtuh secara bersamaan, mulai dari perbankan, utang swasta hingga situasi politik yang tidak stabil. Sekarang fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat dan sistem keuangan diawasi lebih ketat, sehingga kecil kemungkinan krisis seperti 1998 terulang,” ujarnya pada Kamis (18/06/2026).
Ahmad Yunani menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal, diantaranya suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat, masih terjadi ketidakpastian geopolitik global yang mendorong para investor mengalihkan dana mereka ke aset berdenominasi dolar AS.
Meski berada di tengah tekanan tersebut, Kalimantan Selatan justru memiliki peluang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Sebagai daerah yang mengandalkan komoditas ekspor seperti batu bara, kelapa sawit, karet, hasil perikanan, dan produk pertanian, penguatan dolar AS berpotensi meningkatkan pendapatan dari aktivitas ekspor.
“Ketika dolar menguat, penerimaan eksportir dalam rupiah ikut meningkat. Ini merupakan peluang bagi daerah yang memiliki basis ekonomi ekspor seperti Kalimantan Selatan. Namun tantangannya adalah bagaimana bisa peluang itu tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga bisa dirasakan pekerja, UMKM, dan masyarakat luas,” ungkapnya.
Baca Juga : Rupiah Terus Melemah, Ini Saran Akademisi Ekonomi ULM Untuk Pemerintah Daerah
Dekan FEB ULM itu menekankan bahwa apabila dolar mencapai Rp18.000, masyarakat menengah ke bawah akan menghadapi tekanan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya hidup, dan menurunnya daya beli. Kelompok rentan inilah yang perlu mendapat perhatian serius. Apalagi jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan serta kesenjangan sosial harus diantisipasi sejak awal.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, sejumlah upaya yang mendesak dilakukan antara lain menjaga kestabilan harga pangan melalui operasi pasar, memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap lancar, memperkuat sektor UMKM dan pertanian lokal, serta menyiapkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan.
“Daerah yang mampu memanfaatkan peluang ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor akan lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi global. Pemerintah daerah harus hadir agar tekanan ekonomi ini tidak berujung pada meningkatnya kemiskinan dan melemahnya daya beli masyarakat,” tutup Dekan FEB ULM (Arm/Red)
