Nusawarta.id, Semarang – Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem kepemiluan di Indonesia. DPR RI berupaya merumuskan sistem pemilu yang lebih baik dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan pemilu selama era reformasi.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Indonesia telah memasuki tahun ke-28 era reformasi dan sudah enam kali menyelenggarakan pemilu. Kondisi tersebut dinilai cukup menjadi dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini diterapkan.
“Kita ini kan sekarang sudah memasuki tahun ke-28, menuju ke-29 era reformasi. Kita telah melaksanakan enam kali pemilu,” kata Doli di sela seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang digelar BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurutnya, perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan umumnya berlangsung dalam rentang 20 hingga 25 tahun. Karena itu, Indonesia dinilai sudah saatnya mengevaluasi sistem pemilu untuk menghasilkan mekanisme yang lebih baik.
Baca Juga : BGN Perkuat Transparansi Program MBG, Buka Sejumlah Kanal Pengaduan Masyarakat
“Jadi, memang seharusnya kita sudah bisa mengevaluasi dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya,” ujarnya.
Doli menjelaskan, dalam perjalanan pelaksanaan pemilu, terdapat sekitar 20 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan perubahan terhadap UU Pemilu.
Karena itu, pembahasan revisi undang-undang tersebut perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan dan proses pemilu, termasuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia menambahkan, dinamika politik yang berkembang selama proses pemilu juga menjadi catatan penting bagi DPR dalam menyusun aturan baru.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan terkait PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3), serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Berbagai persoalan tersebut, kata Doli, akan menjadi bahan kajian dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta sejumlah elemen terkait lainnya.
Lebih lanjut, Doli mengungkapkan sedikitnya terdapat sembilan isu strategis yang perlu dibahas dalam revisi UU Pemilu.
Pertama, evaluasi sistem pemilu, khususnya penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Kedua, penentuan ambang batas atau threshold, baik untuk parlemen maupun pencalonan presiden.
Ketiga, district magnitude atau besaran alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Keempat, metodologi konversi suara menjadi kursi di parlemen.
Kelima, pengaturan mengenai keserentakan pemilu. Keenam, penguatan integritas pemilu agar terbebas dari praktik politik uang, jual beli suara, serta transaksi politik.
Ketujuh, pemanfaatan teknologi digital atau elektronik dalam berbagai tahapan pemilu. Kedelapan, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.
Adapun isu kesembilan berkaitan dengan upaya memastikan lembaga penyelenggara pemilu memiliki integritas, independensi, dan kapasitas yang memadai.
Doli menegaskan, seluruh isu tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar revisi UU Pemilu tidak sekadar mengubah aturan, tetapi mampu menghadirkan sistem demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas.
Respon (1)