Nusawarta.id, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia mendapat apresiasi dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) serta kontribusinya dalam memperkuat ekosistem halal nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Media Gathering bersama Kepala BPJPH bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” yang digelar di FX Sudirman, Jakarta.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, yang hadir dalam acara tersebut menekankan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas capaian luar biasa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia,” ujar Qodari dalam siaran pers, Sabtu (22/11/2025).
Baca Juga : Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal untuk Perkuat Ekonomi Nasional
Data dari Sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH mencatat, hingga 21 November 2025, lembaga ini telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal, dengan total 10,3 juta produk bersertifikat halal. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal, yang kini melibatkan 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 Pendamping PPH, 25.369 penyelia halal terlatih, serta 3.255 juru sembelih halal, di samping kerja sama saling pengakuan (MRA) dengan 98 lembaga halal luar negeri.
Muhammad Qodari juga menyoroti kolaborasi BPJPH dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat ekosistem halal nasional.
“Kami juga mengapresiasi BPJPH, BGN, dan mitra terkait yang telah menyepakati langkah strategis untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sertifikasi halal pada seluruh SPBG,” tambahnya.
Menurut Qodari, kolaborasi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk memastikan program MBG memenuhi standar halal, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan di kancah ekonomi halal global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.
“Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” ujarnya.
Dalam peranannya, KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain mengawal percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi, memperkuat kawasan industri halal, mendorong diplomasi ekonomi halal, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan produk dan layanan bersertifikat halal.
Baca Juga : Kemenag RI: Mulai 17 Oktober 2024 Wajibkan Sertifikat Halal Bagi Pedagang Kaki Lima
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyambut baik dukungan KSP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.
“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Tahun depan, kita mendapatkan dukungan anggaran untuk kuota sebanyak 1.350.000 pengusaha mikro dan kecil yang digratiskan sertifikasi halalnya oleh Bapak Presiden,” pungkas Ahmad Haikal Hasan.
Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem halal yang kuat, serta komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM dan penguatan ekonomi nasional melalui produk halal.
