Nusawarta.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) periode 2026–2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Menurut Dadan, komitmen tersebut tercermin dari arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang menempatkan SDM sebagai fokus utama pembangunan. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam memperkuat strategi tersebut melalui kemitraan internasional.
“Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM mendapatkan perhatian yang sangat luas,” ujar Dadan.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan dokumen Country Program Action Plan (CPAP) 2026–2030 sebagai kelanjutan kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan UNICEF. Kemitraan ini telah berlangsung selama lebih dari enam dekade sejak penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA), yang kemudian diimplementasikan dalam siklus program lima tahunan. CPAP terbaru ini menjadi siklus ke-13 dalam hubungan bilateral kedua pihak.
Selama lima tahun terakhir, kerja sama tersebut mencatat sejumlah capaian signifikan dalam pemenuhan hak anak di Indonesia. Di antaranya adalah penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pengembangan pusat keunggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembalian sekitar 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, sekitar 237 ribu anak berhasil dilindungi dari risiko putus sekolah.
Program kerja sama periode 2026–2030 akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, hingga aksi iklim, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene. Program ini juga mencakup perlindungan anak serta penguatan kebijakan sosial, dengan dukungan koordinasi lintas sektor sebagai bagian integral pelaksanaannya.
Dadan juga mengapresiasi peran UNICEF sebagai lembaga internasional yang konsisten memperjuangkan pemenuhan hak anak, termasuk di Indonesia. Ia menekankan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak anak atas gizi terpenuhi secara menyeluruh.
“Pemenuhan gizi menjadi perhatian sejak anak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, sehingga tidak ada anak yang terlewatkan haknya,” katanya.
Hingga April 2026, pemerintah mencatat sekitar 62 juta anak di Indonesia telah memperoleh akses terhadap gizi seimbang. Untuk mendukung program tersebut, Badan Gizi Nasional telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 triliun guna memastikan intervensi pemenuhan gizi berjalan optimal.
Baca Juga : BGN Hentikan Sementara Delapan Dapur SPPG di Tulungagung karena Tidak Penuhi SOP
Dadan berharap kerja sama strategis antara Indonesia dan UNICEF dapat terus berlanjut dan semakin memperkuat upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
“Mudah-mudahan kemitraan ini terus berjalan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta mendukung pembangunan generasi masa depan Indonesia,” ujarnya.
