Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memverifikasi kesiapan 1.000 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang direncanakan dibangun pada 2027. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, hingga rencana usaha di setiap lokasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penilaian calon lokasi penting agar pembangunan KNMP sesuai kebutuhan masyarakat nelayan dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.
Baca juga : Roy Suryo Sambut Rencana Jokowi Jadi Saksi, Kembali Minta Ijazah Asli Dihadirkan
“Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan,” ujar Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Untuk mendukung proses tersebut, KKP membekali 3.500 peserta dari 37 provinsi yang akan terlibat dalam survei calon lokasi. Pembekalan dilaksanakan secara daring pada 27–29 Oktober 2026, melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.
Peserta mendapatkan materi pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, hingga penggunaan perangkat survei digital. Survei dan penilaian calon lokasi dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, penilaian akan menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan pelaku usaha perikanan, pengolah, hingga pedagang. Hasilnya menjadi dasar penentuan fasilitas, layanan, dan dukungan pemasaran yang dibutuhkan.
Baca Juga : KSP Siap Tampung Aspirasi Mahasiswa, Listyo Sigit Ingatkan Jangan Anarkis
Sementara itu, Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027 Mohamad Abdi menyebut penilaian mencakup kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, akses pasar, serta infrastruktur pendukung.
Ia menegaskan, usulan maupun kehadiran tim survei belum berarti suatu wilayah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP. Lokasi prioritas masih harus memenuhi persyaratan kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.
