Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis bupati dan wali kota dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dicanangkan pemerintah. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai mengikuti acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Menurut Mendagri, keterlibatan bupati dan wali kota sangat vital karena mereka adalah pembina langsung bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa sebagai upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah.
“Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah konkret dari kepala desa dan BPD, sehingga peran bupati menjadi sangat penting dalam membina dan mengarahkan,” ujar Tito.
Ia menyebut bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi koperasi tersebut. Selain mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), daerah juga bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembentukan koperasi. Untuk memperkuat landasan hukumnya, Mendagri akan mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam penggunaan anggaran.
“Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum agar kepala daerah tidak ragu menggunakan BTT dalam mendukung koperasi ini,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih, menjelaskan bahwa dana pembentukan koperasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Setiap koperasi membutuhkan pendanaan sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar, tergantung skala dan cakupan wilayahnya.
Zulkifli meminta agar para kepala desa segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat proses pendirian koperasi. Ia menekankan bahwa program ini merupakan langkah konkret membangun kekuatan ekonomi dari desa, serta mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan petani, nelayan, dan wilayah perdesaan.
“Pak Presiden tidak ingin desa-desa kita tertinggal. Beliau ingin petani makmur, nelayan sejahtera, dan rantai pasok kita dipangkas agar efisien,” ujar Zulkifli.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Forum ini juga diikuti secara daring oleh para kepala desa, BPD, dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. (Ki/Red)
