Nusawarta.id, Jombang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak ratusan operator data desa, pilar-pilar sosial, kepala desa, serta berbagai elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini dinilai krusial guna memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026) petang. Kegiatan ini dihadiri 919 peserta yang terdiri dari operator data desa, pilar sosial, perangkat desa, serta unsur pemerintah daerah.
“Sore ini saya beserta Bupati dan Wakil Bupati Jombang, para pendamping, operator data desa, kepala desa, dan elemen lainnya memperkuat kolaborasi serta koordinasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” kata Gus Ipul usai acara.
Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut berlangsung meriah. Acara dibuka dengan penampilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 Jombang yang menampilkan pidato dalam bahasa Inggris dan Arab, paduan suara, serta pembacaan puisi. Tidak kalah semarak, para pilar sosial juga turut mempersembahkan paduan suara, menciptakan suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.
Di hadapan ratusan peserta, Gus Ipul menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, data harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
“Data ini dinamis. Pagi dan sore saja bisa berubah. Setiap hari ada yang meninggal, pindah domisili, menikah, atau lahir. Maka pemutakhiran menjadi sangat penting dan strategis, serta menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Gus Ipul menyoroti peran vital operator data desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data. Ia berpesan agar para operator bekerja secara profesional dan memahami tugasnya dengan baik.
Selain itu, ia juga mengajak pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, untuk memikirkan kesejahteraan operator data desa mengingat peran strategis mereka dalam menentukan validitas data dari tingkat desa.
Dalam pemutakhiran DTSEN, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yakni jalur formal melalui RT/RW, musyawarah desa, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat hingga ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Jalur kedua adalah partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center yang disediakan Kementerian Sosial.
Baca Juga : Wamensos: Tragedi Siswa SD di Ngada Jadi Alarm Pentingnya Akses Pendidikan Berkeadilan
“Intinya, kita ingin seluruh elemen strategis berkolaborasi di bawah koordinasi kepala daerah,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan data yang akurat, program pembangunan dan bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
