Nusawarta.id, Jakarta — Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kompak menyatakan keberatan atas rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kedua ormas menilai, gelar tersebut seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang memiliki integritas moral dan rekam jejak perjuangan yang bersih dari noda.
Dari kalangan Muhammadiyah, penolakan disampaikan oleh Usman Hamid, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menegaskan, seorang pahlawan nasional harus teguh pada nilai kebenaran dan memiliki keberanian moral hingga akhir hayatnya.
“Kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa — entah itu kejahatan pelanggaran HAM, lingkungan, atau korupsi — sulit untuk diletakkan sebagai pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Usman juga menyoroti kasus dugaan korupsi yang membelit Soeharto dan tak pernah tuntas hingga akhir hayatnya.
“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia sempat dianggap sebagai salah satu pemimpin paling buruk di dunia,” ungkapnya.
Menurut Usman, gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang berani menegakkan moral dan berkorban demi kepentingan rakyat, bukan semata karena lama berkuasa.
“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur atau Marsinah?” tambahnya.
Sikap serupa juga datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menolak keras gagasan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengenang masa-masa sulit bagi para kiai dan pesantren pada era Orde Baru yang menurutnya banyak mengalami perlakuan tidak adil.
“Banyak kiai yang dimasukkan ke sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, bahkan banyak yang dirobohkan oleh pejabat daerah. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tuturnya.
Baca Juga : Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto
Ia juga menceritakan pengalaman KH Sahal Mahfudh yang menolak tawaran menjadi penasihat Golkar Jawa Tengah.
“Kiai Sahal didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat, tapi beliau menolak. Saya menyaksikan sendiri,” kata Gus Mus.
Lebih jauh, pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu menegaskan, banyak ulama dan pejuang bangsa yang tidak pernah mengajukan gelar pahlawan karena menjaga keikhlasan amal perjuangan.
“Banyak kiai yang berjuang tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan agar amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Mereka menghindari riya’,” ujar Rais Aam PBNU periode 2014–2015 itu.
Gus Mus juga menilai, warga NU yang mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah kelam masa lalu.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.
Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mencuat menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Sejumlah pihak menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, sementara kelompok lain menolak dengan alasan catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan represi politik pada masa Orde Baru.
