Nusawarta.id, Jakarta — Pemerintah memastikan pembayaran cicilan kredit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan mengalami gagal bayar.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah menerima kunjungan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri BUMN Dony Oskaria di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas mekanisme pembayaran cicilan kredit Koperasi Merah Putih sekaligus langkah pemerintah untuk mengoptimalkan operasional koperasi yang menjadi bagian dari program penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Mendiskusikan masalah pembayaran Koperasi Desa Merah Putih yang disetujui pemerintah sudah kami putuskan. Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada gagal bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Purbaya menjelaskan, pembayaran cicilan akan dilakukan setelah Kementerian Koperasi mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada Kementerian Keuangan.
Setelah permintaan diterima, dana pembayaran cicilan kredit akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himbara. Menurut Purbaya, anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut telah tersedia sehingga tidak diperlukan tambahan anggaran.
“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” katanya.
Baca Juga : Puan Soroti Dugaan Lahan Bekas Karhutla Dialihfungsikan Jadi Kebun Sawit
“Uangnya ada kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan,” sambung Purbaya.
Selain membahas pembayaran cicilan, ketiga kementerian juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan secara optimal.
Satgas tersebut akan diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur Koperasi Merah Putih, termasuk memastikan penyaluran sejumlah barang bersubsidi dapat dilakukan melalui koperasi tersebut.
“Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi di sana dipastikan hanya lewat sana,” kata Purbaya.
Menurut dia, optimalisasi Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam sistem logistik nasional. Pemerintah ingin keberadaan koperasi tidak hanya menjadi infrastruktur ekonomi di tingkat desa, tetapi juga berperan dalam memperlancar distribusi barang kepada masyarakat.
“Sehingga kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga membantu sistem logistik di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Satgas tersebut nantinya akan melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
Baca Juga : Said Aqil Minta Peredaran Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Dihentikan Sementara
Ferry menjelaskan, tim bersama tersebut akan memastikan pemanfaatan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.
“Ikut memastikan nanti supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas menjadi salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut. Pemerintah akan bekerja bersama untuk memastikan infrastruktur koperasi dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam mendukung distribusi barang bersubsidi.
“Tadi yang kita sepakati tadi juga itu, tim bersama,” pungkasnya.
