Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pada tahap pertama pemerintah telah menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan 10 kabupaten/kota.
“ Itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur (Kalimantan Barat, Ria Rosa) maupun kepada bupati-bupati terkait,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Baca Juga : Pemerintah Tuntaskan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Kini Bidik Produktivitas Nelayan
Selanjutnya, pemerintah kembali mengajukan permohonan bantuan kepada Presiden Prabowo untuk sejumlah wilayah yang belum menerima dukungan pada tahap pertama. Pengajuan tersebut mempertimbangkan tingkat eskalasi karhutla yang berbeda di setiap daerah.
Presiden kemudian menyetujui tambahan bantuan untuk empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Masing-masing daerah menerima Rp10 miliar yang telah ditransfer ke rekening pemerintah daerah pada 21 Oktober 2026.
“Jadi total untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres adalah Rp240 miliar,” ujarnya.
Raja Juli meminta pemerintah daerah memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal dan sesuai peruntukan, dengan mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga : Konsumen Pertamax Beralih ke Pertalite, Pemerintah Kaji Tambah Kuota Subsidi
Ia menjelaskan, dana Banpres tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Bantuan itu juga terpisah dari dukungan operasional pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing.
Operasi penanganan karhutla dari pemerintah pusat melibatkan sejumlah instansi, di antaranya BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Respon (2)