Nusawarta.id – Jakarta. Pemerintah semakin serius menangani masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Dr. Wihaji menyampaikan pentingnya keterpaduan antara program kependudukan, seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga, dengan program perbaikan gizi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana di Jakarta pada Kamis (12/12/2024), Wihaji menekankan pentingnya integrasi data untuk mengatasi risiko stunting yang masih mengancam 8,6 juta keluarga dari total 75 juta keluarga di Indonesia.
“Kolaborasi ini menjadi sangat penting. Kekuatan Kemendukbangga terletak pada data keluarga dan tenaga lini lapangan, seperti penyuluh KB, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi serta edukasi terkait gizi,” ujar Wihaji.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka serta jajaran Eselon I ini membahas strategi penguatan kerja sama lintas sektor untuk menekan angka stunting. Salah satu rencana strategis yang disepakati adalah meningkatkan edukasi kepada keluarga muda mengenai pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui.
Selain itu, akses masyarakat terhadap makanan bergizi juga menjadi prioritas melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal.
Prof. Dadan Hindayana menyambut baik inisiatif ini. “Kemiskinan sering kali menghasilkan banyak anak, sementara yang lebih mampu cenderung memiliki anak lebih sedikit. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan solusi terpadu. Kami mengapresiasi perhatian Kemendukbangga terhadap isu kependudukan dan gizi,” ujarnya.
Sinergi antara Kemendukbangga dan BGN tidak hanya bertujuan menekan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi generasi emas Indonesia yang sehat dan berkualitas. Dengan data kependudukan yang terintegrasi, diharapkan kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan secara optimal, mulai dari tingkat nasional hingga akar rumput.
Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat masalah stunting dari sisi kesehatan, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan demografi. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata upaya menciptakan kebijakan holistik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. (San/Red)
