Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah terus mengupayakan ketahanan pangan nasional dengan menetapkan empat provinsi sebagai prioritas lumbung pangan. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan dipilih sebagai daerah utama dalam mendukung program swasembada pangan. Keputusan ini dinilai tepat oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengingat kuatnya potensi pertanian di kawasan transmigrasi yang ada di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3/2025), Viva Yoga mengungkapkan bahwa keempat provinsi itu memiliki banyak kabupaten yang menjadi kawasan transmigrasi, sehingga berpotensi besar menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Di Sumatera Selatan, terdapat 45 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten. Kalimantan Tengah memiliki 42 kawasan di 13 kabupaten, Kalimantan Selatan mencatat 30 kawasan di 9 kabupaten, sementara Papua Selatan sebagai provinsi baru telah memiliki 2 kawasan transmigrasi yang siap dikembangkan lebih lanjut.
Sejak program transmigrasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1950 hingga 2023, data Kementerian Transmigrasi mencatat bahwa sebanyak 1.069.181 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.470.554 jiwa telah ditempatkan di Pulau Sumatera. Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi rumah bagi 448.975 KK atau 1.872.725 jiwa transmigran, sedangkan di Pulau Papua jumlah transmigran mencapai 165.903 KK atau 691.666 jiwa. Angka ini menunjukkan besarnya populasi masyarakat di kawasan transmigrasi yang telah berkembang menjadi petani handal dan memiliki pengalaman panjang dalam mengolah lahan pertanian.
“Dengan jumlah transmigran yang besar dan keahlian mereka dalam bertani, saya optimis swasembada pangan akan terwujud. Sumber daya manusianya sudah sangat terlatih dan terbukti mampu mengolah lahan dengan produktivitas tinggi,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan bahwa kawasan transmigrasi selama ini telah berperan sebagai sentra produksi pangan, khususnya beras. “Statistik menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional. Mereka telah berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah berencana mencetak sawah baru sekaligus mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2025 guna mempercepat pencapaian swasembada pangan.
“Dua kementerian telah bersepakat untuk bersinergi dalam program ini. Langkah konkret akan segera dilakukan guna memastikan hasil yang maksimal,” jelas mantan anggota Komisi IV DPR RI itu.
Viva Yoga menegaskan bahwa peluang pengembangan produksi pangan di kawasan transmigrasi masih sangat besar. Namun, pendekatan yang digunakan harus lebih komprehensif, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi modern, hingga pemberdayaan masyarakat setempat.
“Visi pertanian kita harus bertransformasi dari sistem tradisional ke arah modern. Ini sejalan dengan visi Kementerian Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan benih unggul, ketersediaan pupuk yang cukup, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Menurutnya, modernisasi pertanian akan meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pangan nasional.
“Kawasan transmigrasi harus menjadi basis utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan langkah strategis yang tepat, kita dapat meningkatkan produksi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut,” pungkasnya.
Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani di daerah transmigrasi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, swasembada pangan di Indonesia bukan lagi sekadar visi, tetapi sebuah target yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat. (San/Red)
