Nusawarta.id, Jakarta — Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo dan menegaskan bahwa PDIP Jawa Timur menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan.
“DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Said, peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi partai dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan kepercayaan rakyat.
“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan mencederai kepercayaan rakyat,” lanjutnya.
Ia menegaskan, PDIP Jatim berkomitmen menjaga integritas dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto Kritik Praktik Penolongan Pasien Demi Pencitraan
“Kami menjunjung tinggi sikap integritas, sebagaimana arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputeri. Karena itu, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Said.
Said menilai korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan kepercayaan rakyat. Ia menegaskan, partainya mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegak hukum, khususnya KPK.
“Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Perbuatan itu jelas melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Said menyebut peristiwa OTT tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal PDIP Jawa Timur. Ia menekankan perlunya pembenahan sistem pembinaan kader agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Peristiwa ini menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pembinaan kader agar tidak terulang di masa mendatang,” tandas Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Ponorogo, Jumat (7/11/2025). Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa selain Bupati, pihak yang turut diamankan antara lain Sekretaris Daerah (Sekda), Direktur Utama RSUD, Kabid Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, termasuk adik Bupati.
“Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (8/11/2025).
Budi menambahkan, total ada 13 orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Mereka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.00 WIB pagi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Status hukum para pihak yang diamankan akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam.
