Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia agar perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tidak dilakukan secara berlebihan. Imbauan tersebut terutama ditujukan agar pemerintah daerah menahan diri dari penyelenggaraan pesta besar, termasuk pertunjukan kembang api dan hiburan yang bersifat euforia.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” ujar Tito Karnavian saat Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut Tito, imbauan ini merupakan bentuk empati dan solidaritas pemerintah kepada masyarakat yang tengah dilanda musibah. Sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, saat ini masih berduka akibat bencana alam yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material.
Mendagri menekankan bahwa perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun seharusnya tetap mengedepankan rasa kepedulian sosial. Ia meminta para kepala daerah menyesuaikan bentuk perayaan dengan kondisi masyarakat, serta menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan di tengah situasi duka.
Imbauan tersebut mendapat respons dari sejumlah pemerintah daerah. Beberapa daerah menyatakan akan meniadakan pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2026 sebagai wujud empati terhadap para korban bencana.
Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menggelar pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026.
“Tidak ada pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026 di Jakarta,” tegas Pramono.
Meski demikian, Pramono menyampaikan bahwa perayaan pergantian tahun tetap akan diselenggarakan, namun dengan konsep yang lebih sederhana dan berorientasi pada kebersamaan. Ia menilai, sebagai ibu kota negara sekaligus kota global, Jakarta tetap menjadi sorotan dunia, sehingga aktivitas perayaan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
Baca Juga : Kemendagri Turunkan Inspektorat Awasi Kepala Daerah di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra
“Perayaan tetap harus ada, tetapi dilakukan secara sederhana. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota global yang akan disorot oleh dunia,” ujarnya.
Pramono menegaskan pihaknya tidak ingin menampilkan kemewahan yang berlebihan, terlebih di tengah kondisi sebagian masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Tetapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” kata Pramono.
Pemerintah berharap, kebijakan dan imbauan ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat sebagai upaya menjaga solidaritas nasional, sekaligus menciptakan perayaan Natal dan Tahun Baru yang lebih bermakna, sederhana, dan penuh kepedulian sosial.
