Nusawarta.id, Makassar — Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilihat secara lebih komprehensif. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tidak sekadar memberikan bantuan pangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Ia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.
“Jangan melihat MBG berdiri sendiri. Program ini adalah penggerak ekonomi di desa. Dari hortikultura, sayur-sayuran, penjual ayam, hingga telur, semuanya bergerak dari hulu sampai hilir,” ujar Amran.
Menurut Amran, sejumlah pihak yang mengkritik program tersebut dinilai belum memahami dampak luas yang ditimbulkan. Ia menekankan bahwa MBG dirancang sebagai kebijakan strategis jangka panjang yang tidak hanya menyasar persoalan pangan, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Amran menjelaskan, program MBG menjadi investasi bagi generasi masa depan karena menyasar anak-anak usia sekolah yang masih rentan terhadap masalah gizi. Ia mengingatkan bahwa angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 21 persen sehingga perlu intervensi serius dari pemerintah.
Baca Juga : Kemasan Beras SPHP 2 Kg Masih Tahap Desain, Mentan Pastikan Distribusi Segera Dipercepat
“Ini investasi untuk anak-cucu kita. Anak-anak SD, SMP, dan SMA belum menjadi pemilih dalam pemilu. Artinya program ini tidak berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi benar-benar untuk masa depan bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menilai program MBG mampu menciptakan permintaan besar terhadap produk pertanian dan peternakan. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, program ini dinilai akan menggerakkan jutaan pelaku usaha kecil di sektor pangan.
Ia mencontohkan, sekitar 3,8 juta peternak di Indonesia berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok program MBG, mulai dari penyediaan ayam, telur, hingga daging. Kondisi tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.
“Bayangkan jika Rp300 triliun bergerak di desa. Peternak ayam, telur, sapi, kambing semuanya bergerak. Ini menjadi off-taker bagi produk sayur, telur, ayam, dan daging,” ujarnya.
Pemerintah juga mengintegrasikan program MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Skema ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang dan didominasi perantara.
Melalui koperasi desa, produk dari petani dapat langsung disalurkan kepada konsumen. Menurut Amran, langkah ini berpotensi mempersingkat rantai pasok yang sebelumnya mencapai delapan tahapan menjadi hanya tiga tahapan distribusi.
“Kalau ada koperasi desa, dari petani langsung ke koperasi lalu ke konsumen. Keuntungan yang dulu banyak dinikmati perantara bisa berpindah ke petani dan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi sektor protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi. Program ini melibatkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan ketersediaan pakan, bibit ternak, serta menjaga stabilitas harga bagi peternak kecil.
Amran menegaskan bahwa kombinasi program MBG, Kopdes Merah Putih, dan hilirisasi pangan dirancang sebagai satu ekosistem yang saling terintegrasi guna memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
