Nusawarta.id, Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 11 rumah susun (rusun) mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Meski mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya penyediaan hunian bagi masyarakat, DPRD menilai program itu harus mampu menjawab persoalan krisis kebutuhan rumah yang masih tinggi di ibu kota.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan tantangan utama Jakarta bukan sekadar membangun hunian, tetapi memastikan pembangunan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kekurangan rumah terjangkau atau backlog yang saat ini mencapai sekitar 1,3 juta unit.
“Berdasarkan angka tersebut, publik perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai berapa jumlah unit yang akan dihasilkan dari pembangunan 11 rusun serta seberapa besar kontribusinya dalam mengurangi backlog,” kata Wibi, Senin (6/7).
Baca Juga : Kortastipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
Menurutnya, keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi kesenjangan kebutuhan hunian masyarakat.
“Pembangunan ini patut diapresiasi, tapi harus dijelaskan secara terbuka berapa unit yang dibangun dan seberapa besar kontribusinya dalam mengurangi backlog,” ujarnya.
Selain jumlah unit, Wibi juga menyoroti pentingnya pemilihan lokasi pembangunan rusun. Ia meminta agar pemerintah memastikan rusun dibangun di kawasan yang dekat dengan pusat pekerjaan dan terhubung dengan jaringan transportasi massal.
Menurutnya, pembangunan rusun yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi justru berpotensi membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena meningkatnya biaya transportasi dan waktu perjalanan.
“Jangan sampai mereka mendapat hunian layak, tapi harus membayar lebih mahal untuk transportasi dan kehilangan waktu produktif,” katanya.
DPRD juga mengingatkan agar program tersebut tepat sasaran. Wibi menekankan pentingnya kriteria penerima manfaat yang jelas dan transparan sehingga rusun benar-benar dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, ia meminta skema sewa maupun harga hunian dirancang agar tetap terjangkau sehingga penghuni tidak hanya dapat menempati rusun, tetapi juga mampu tinggal secara berkelanjutan.
“Keberhasilan program ini bukan hanya soal membangun, tapi memastikan masyarakat yang paling membutuhkan bisa benar-benar mengakses dan menghuni rusun secara berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap pembangunan 11 rusun tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam mengatasi krisis perumahan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Jakarta.
