Nusawarta.id – Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi organisasi Islam ini, terutama dalam hal pengelolaan administrasi dan aset.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini organisasi keislaman yang terbesar, salah satu terbesar dan terapi, paling rapi di Indonesia,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid kepada awak media seusai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Rabu (18/12/2024).
Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Muhammadiyah dan warga Persyarikatan pada umumnya, terutama dalam pengurusan sertifikasi tanah.
“Baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan pemerintah,” ucap Nusron.
Haedar Nashir menyambut baik kunjungan Menteri ATR/BPN. Menurut dia, Muhammadiyah selalu memandang penting pengelolaan tanah yang terintegrasi secara legal dan administratif. Lebih lanjut, tegasnya, seluruh tanah dan aset milik Muhammadiyah telah terdaftar atas nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, saat ini kami sedang menata seluruh administrasi lahan tanah, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak itu terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” kata Haedar.
Kunjungan Nusron Wahid ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah. Mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengaku telah lama ingin berdialog dengan Persyarikatan untuk mendiskusikan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan tanah dan tata guna lahan.
“Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Yogyakarta. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” tuturnya.
Melalui pertemuan ini, Muhammadiyah dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan tanah yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan. (San/red)
