Nusawarta.id, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan penurunan jumlah titik panas atau hotspot belum menjadi jaminan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah sepenuhnya padam.
Ancaman bara api yang tersembunyi di bawah permukaan lahan gambut masih menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kebakaran susulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan tren penurunan hotspot di sejumlah daerah tidak boleh membuat petugas mengendurkan kewaspadaan.
“Penurunan jumlah hotspot tidak selalu berarti seluruh kebakaran telah padam. Kondisi di lapangan tetap harus diperiksa, terutama pada lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan,” ujar Berton, Senin (26/10/2026).
Baca Juga : Komisi X DPR Dukung 1.000 Beasiswa Dokter Spesialis, Daerah 3T Jadi Prioritas
Menurutnya, karakteristik lahan gambut yang tebal membuat bara api sulit terdeteksi melalui pengamatan udara maupun citra satelit. Meski api di permukaan telah padam, bara di dalam tanah dapat bertahan selama beberapa hari hingga pekan.
Dalam kondisi cuaca kering atau diterpa angin kencang, bara tersebut dapat kembali memicu api dan menyebabkan kebakaran meluas.
Karena itu, BNPB menegaskan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Petugas harus melakukan penyisiran, pemeriksaan menyeluruh, serta pendinginan atau cooling down di area terdampak untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa.
Untuk memperkuat penanganan, BNPB meningkatkan pengawasan dan pengerahan personel di lima provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
Baca Juga : Transmigrasi Batu Betumpang Bidik Pasar SPPG, Petani Panen 107 Kilogram Sayuran
Sebanyak 71.878 personel darat dan 61 unit armada udara dikerahkan untuk menangani titik-titik rawan karhutla, termasuk melalui operasi pemadaman dari udara atau water bombing.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) disiapkan secara fleksibel menyesuaikan kondisi atmosfer guna mendukung upaya hujan buatan di wilayah yang membutuhkan penanganan ekstra.
Di sisi lain, BNPB juga membenahi metode penghitungan luas lahan terbakar agar data dampak karhutla lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi citra satelit serta konsolidasi data lintas lembaga.
“Langkah ini diperlukan agar informasi luas kebakaran semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Berton.
Respon (1)