Nusawarta.id, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah guna mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menegaskan pentingnya sinergi ini saat menerima tim BPJS Ketenagakerjaan di Command Center BSKDN, Rabu (26/2/2025). Menurutnya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh Indonesia harus didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Program nasional ini harus tepat sasaran agar masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan,” ujar Noudy.
BSKDN, sebagai lembaga yang merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintahan dalam negeri, berkomitmen untuk mendorong inovasi daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi agar investasi dapat tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Selain itu, BSKDN juga mendukung adanya UCJ Award sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil meningkatkan perlindungan sosial bagi warganya. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pemberantasan kemiskinan.
“Kolaborasi ini adalah langkah strategis yang harus kita wujudkan bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan setiap masyarakat mendapatkan hak perlindungan yang layak,” pungkas Noudy. (San/Red)
