Nusawarta.id – Banjarmasin. Saat ini sedang memasuki masa kampanye tahapan Pemilu 2024, dan sudah banyak perbincangan di tengah masyarakat terkait calonnya masing-masing, khususnya di media sosial. Tak jarang perbincangan tersebut memicu perdebatan dan berujung pada menyerang pribadi, sehingga rawan memicu gesekan antar kelompok.
Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polda Kalsel berinisiatif menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di salah satu Hotel Banjarmasin, pada Jumat malam (22/12/2023). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, KPU dan Bawaslu, Tim Pemenangan Paslon Capres – Cawapres, serta perwakilan Partai Politik peserta Pemilu.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto S.H., M.H., berterimakasih atas kehadiran semua pihak yang mendukung penuh terciptanya pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Bumi Lambung Mangkurat.
“Situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan harapan kita semua. Agar tercapainya situasi tersebut, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ikut berperan aktif mewujudkanya.”, tambahnya.
Kapolda Kalsel berharap penyelenggara dan pengawas Pemilu, Tim Kemenangan Capres Cawapres, pengurus Parpol, tokoh agama dan tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan, agar terus berupaya menciptakan Pemilu yang damai, serta menciptakan iklim berpolitik yang sejuk, sehingga terselenggaranya Pemilu adil, jujur dan demokratis.
Sebelum mengakhiri sambutan, Irjen Pol Winarto menekankan lagi bahwa Polda kalsel beserta jajaran tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh bermacam kepentingan golongan dalam kontestasi Pemilu 2024. “Kami senantiasa memegang teguh komitmen untuk bersikap netral, baik secara perorangan maupun kelembagaan pada seluruh tahapan Pemilu 2024,” tegas Kapolda Kalsel.
Sementara itu, Deklarasi Pemilu Damai dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, yang diikuti oleh seluruh peserta Pemilu. Inti dari deklarasi tersebut adalah melaksanakan Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi, muatan sara dan tanpa politik uang, yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (Arm/Red)
