Nusawarta.id, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan juga investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (29/4/2025), yang dihadiri oleh pejabat pusat dan daerah.
Safrizal menyatakan, program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak ekonomi riil, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting untuk mempercepat realisasi target tersebut.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan bekerja bersama, kita bisa menembus hambatan regulasi, membuka peluang inovasi, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai lokomotif ekonomi daerah,” ujar Safrizal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rumah yang layak huni memiliki dampak luas terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang sehat dan aman akan lebih mudah mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kemajuan bangsa.
“Dengan rumah yang layak, insyaaAllah anak-anak mendapat pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ini akan memperbaiki IPM, dan dari keluarga yang kuat akan lahir negara yang hebat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Safrizal juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri kepada para gubernur dan bupati untuk aktif menggandeng sektor swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperkuat program perumahan rakyat.
Kemendagri, melalui Ditjen Bina Adwil, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target nasional pembangunan rumah rakyat. (Red)
