Nusawarta.id, Jakarta – Fahri Hamzah resmi diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) usai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Penunjukan ini menandai babak baru dalam karier Fahri yang sebelumnya lebih dikenal sebagai politikus vokal di parlemen dan pemerintahan. Lantas, bagaimana pengaruhnya terhadap sektor perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN?
Dari Parlemen ke Dunia Perbankan
Fahri Hamzah bukan nama asing dalam dunia politik Indonesia. Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini dikenal sebagai figur yang lantang menyuarakan berbagai isu strategis, termasuk dalam sektor pembangunan dan perumahan rakyat. Pada 2024, ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan pengalamannya di bidang tersebut, pengangkatan Fahri sebagai Komisaris BTN menimbulkan ekspektasi besar terkait penguatan peran bank ini dalam pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Latar Belakang dan Kiprah Fahri Hamzah
Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di daerahnya sebelum melanjutkan studi ke Universitas Mataram dan kemudian berpindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Saat di UI, ia aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang berperan besar dalam reformasi 1998.
Di ranah politik, Fahri sempat menjadi staf ahli MPR sebelum terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia banyak berkiprah di Komisi III yang membidangi hukum sebelum akhirnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pada 2019, ia mendirikan Partai Gelora setelah berpisah dari PKS.
Keterkaitan Fahri Hamzah, BTN, dan Sektor Perumahan
Sebagai bank yang berfokus pada sektor perumahan, BTN memainkan peran strategis dalam program sejuta rumah yang diusung pemerintah. Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan perumahan rakyat adalah bagaimana menyediakan akses kredit dengan bunga rendah bagi MBR. Dengan pengalaman Fahri dalam sektor perumahan sebagai wakil menteri, diharapkan kebijakan BTN semakin sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan hunian yang layak dan terjangkau.
Sebagai Komisaris BTN, Fahri memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara BTN, pemerintah, dan sektor swasta. Beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian utama antara lain peningkatan akses pembiayaan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Buku-Buku Karya Fahri Hamzah
Selain aktif di politik dan pemerintahan, Fahri juga dikenal sebagai seorang penulis. Beberapa buku yang telah ia tulis antara lain:
1. Negara, Pasar, dan Rakyat – Membahas hubungan antara negara, ekonomi pasar, dan kesejahteraan rakyat.
2. Satu Dekade Reformasi – Analisis perjalanan reformasi Indonesia sejak 1998.
3. Demokrasi Tanpa Oposisi – Menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia.
4. Revolusi Tak Kunjung Selesai – Mengulas berbagai perubahan sosial-politik di Tanah Air.
5. Gelombang Ketiga Indonesia – Pandangan Fahri mengenai masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia.
6. Arah Baru Kebijakan Pembangunan – Menyoroti kebijakan strategis dalam pembangunan nasional.
7. Dari Kampus ke Senayan – Refleksi perjalanan politiknya dari aktivis mahasiswa hingga anggota DPR.
Ekspektasi dan Tantangan di BTN
Penunjukan Fahri sebagai Komisaris BTN diharapakan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan perumahan nasional dan implementasinya di lapangan.
Sebagai komisaris, Fahri diharapkan dapat mendorong inovasi dalam skema pembiayaan rumah agar lebih inklusif, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dengan pengalaman dan pemikirannya yang luas dalam kebijakan publik, perannya di BTN bisa menjadi faktor pendorong dalam memperkuat sektor perumahan nasional.
Pemikiran Fahri yang tertuang dalam karya-karyanya, seperti Manifesto Kesejahteraan, menunjukkan komitemnnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi BTN dalam penyediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dengan kombinasi pengalaman politik, pemikiran strategis, dan dedikasi terhadap kesejahteraan rakyat, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran BTN sebagai pilar utama pembiayaan perumahan di Indonesia.
Namun, tantangan besar juga menanti. Perumahan rakyat masih menghadapi berbagai kendala seperti backlog hunian, ketimpangan akses pembiayaan, hingga isu tata kelola lahan. Apakah kehadiran Fahri di BTN akan membawa angin segar bagi pembiayaan perumahan rakyat? Hanya waktu yang bisa menjawab. (San/Red)
