Nusawarta.id, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menyampaikan bahwa FKP menjadi salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
“Forum ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel, sekaligus menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Yamani.
Baca Juga Pembahasan RAPBD 2026 Hulu Sungai Utara Masuki Tahap Pemandangan Umum Fraksi DPRD
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Melalui forum tersebut, berbagai pihak dapat bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat bersama-sama menyusun langkah strategis untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu,” tambahnya.
Yamani juga menekankan agar DPMPTSP Tanah Bumbu terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan yang mudah diakses, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Ia mendorong adanya inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, keberhasilan peningkatan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. (Ma/Red)
