Nusawarta.id, Tanah Bumbu — Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan pada 4–6 Desember 2025. Kegiatan ini digelar dalam rangka membahas rencana serapan anggaran serta sejumlah program bantuan pertanian yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Kalsel ke Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2026.
Rombongan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Ketua Komisi II Andi Erwin Prasetya, Wakil Ketua Komisi II Parman, Bendahara Komisi II Rusdi, serta anggota Komisi II, yakni Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin. Tenaga Ahli DPRD Abdul Rasyid dan Sekretaris DPRD Mahriyadi Noor juga ikut mendampingi, bersama jajaran pendamping Komisi II.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan intensif ini, rombongan menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Andrean Atma Maulani menyatakan bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci agar bantuan—mulai dari sarana produksi pertanian hingga dukungan ketahanan pangan—dapat tersalurkan tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan strategis wilayah Tanah Bumbu.
Baca Juga : Ratusan Warga Simpang Empat Antusias Ikuti Reses Ketua DPRD Tanah Bumbu
“Kami ingin memastikan semua program pertanian yang direncanakan provinsi dapat diadaptasi dengan kebutuhan lokal. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat,” ujar Andrean.
Selain itu, diskusi juga difokuskan pada kesiapan program dan potensi alokasi anggaran yang akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah. Komisi II menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan efektif dan efisien.
Kegiatan konsultasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja lintas instansi, memastikan koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten, serta memaksimalkan dukungan dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Tenaga Ahli DPRD Abdul Rasyid menambahkan bahwa sinergi tersebut sangat penting agar program yang berjalan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu. Koordinasi yang terencana diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan di kabupaten ini. (Ma/Red)
