Nusawarta.id – Jakarta. KPK mengatakan 123 orang pejabat di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK juga menyebut ada pejabat baru yang hartanya Rp. 5,4 triliun.
“Yang khusus yang baru diangkat Rp. 5,4 T yang saya lihat angka sementaranya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Sedangkan untuk wajib lapor yang telah menjadi penyelenggara negara atau masuk kategori reguler, harta tertinggi Rp 2,6 triliun. Rata-rata harta yang kategori reguler mencapai Rp. 187 miliar, sedangkan yang khusus mencapai Rp. 227 miliar.
“Paling tinggi dari yang reguler yang dulu Rp. 2,6 T hartanya. Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp. 187 miliar lah, yang 65 orang dulu yang pernah masukin LHKPN, rata-rata Rp. 187 M. Yang khusus relatif lebih tinggi rata-rata harta per orang dari LHKPN khusus ini Rp. 227 M,” ujarnya.
Pahala belum menyebut siapa orang dengan LHKPN tertinggi itu. Dia hanya menyebut semua data LHKPN itu akan ditampilkan.
“Kita pastikan seminggu dua minggu akan selesai semua,” sebutnya.
Sebagai informasi, wajib LHKPN dalam Kabinet Merah Putih terbagi dua. Pertama, wajib lapor reguler yang memang pernah menjabat penyelenggara negara sebanyak 65 orang dan kedua ialah LHKPN khusus baru menjabat sebanyak 58 orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN ke KPK. Ternyata, ada peran Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya.
Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pahala menyebut sedianya sebanyak 23 pejabat belum melaporkan harta kekayaan hingga Jumat (17/1/2025) namun pada Selasa (21/1/2025) hari ini tiba-tiba semua telah melaporkan.
“Jumat (17 Januari) Sekretariat Kabinet, Seskab ya, itu komunikasi dengan kita, minta data siapa (pejabat negara) yang belum (lapor LHKPN),” kata Pahala Nainggolan. (san/red)
