Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 yang dirangkai dengan Seminar Nasional ADKASI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri secara resmi melantik jajaran pengurus baru ADKASI dan menyampaikan keyakinannya bahwa mereka akan menjalankan amanah dengan baik. Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap PSN bukan sekadar komitmen politik, melainkan merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tito menjelaskan bahwa jika kepala daerah tidak mendukung pelaksanaan program strategis nasional, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Baca Juga Kasus TPPO WNI Seperti Gunus Es, Ketua DPR RI Desak Pemerintah atasi Secara Serius
Tito juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengungkapkan bahwa pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87 persen. Meski mencerminkan tren positif, angka tersebut masih belum optimal karena dipengaruhi oleh kinerja ekonomi yang rendah di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat dan Papua Tengah. Menurutnya, realisasi anggaran belanja dan pendapatan di daerah sangat memengaruhi kondisi ekonomi nasional, sehingga koordinasi dan sinergi antara DPRD dan kepala daerah menjadi sangat krusial.
Dalam konteks tersebut, Mendagri juga menyinggung kebijakan terkait pelaksanaan rapat atau kegiatan dinas oleh pemerintah daerah di hotel dan restoran. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti itu diperbolehkan selama tepat sasaran dan tidak berlebihan. Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan sektor perhotelan dan restoran yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, dengan catatan kegiatan tersebut berdampak positif bagi pemulihan ekonomi lokal. Menurut Tito, industri hospitality sangat bergantung pada belanja pemerintah karena memiliki efek domino terhadap sektor lain seperti logistik dan tenaga kerja.
Baca Juga Kepala Daerah Dipilih DPRD, Perludem: Bikin Rakyat Tersandera, Singgung Peraturan MK
Tito menyebut bahwa arahan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar sektor hospitality terus didukung untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga keberlangsungan rantai pasok. Oleh karena itu, ia lebih memilih memberikan ruang diskresi kepada kepala daerah daripada mengatur teknis pelaksanaannya melalui peraturan yang kaku. Ia percaya bahwa dengan pengawasan bersama DPRD, daerah dapat menjalankan kebijakan ini secara bijak dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Mendagri menjadi pelindung dan mitra strategis bagi DPRD di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan merupakan mitra sejajar kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, menjadi penting agar DPRD dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama dalam mendukung agenda nasional di tingkat lokal.
Acara ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelantikan pengurus baru ADKASI dan dukungan penuh dari Mendagri, diharapkan DPRD kabupaten se-Indonesia semakin solid dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. (Ki/Red).
