Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor industri.
Usai melakukan peninjauan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usaha secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri,” ujar Purbaya.
Menurutnya, sidak dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan sejumlah dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
Purbaya menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.
“Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang sedang berlangsung.
Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan serta analisis data agar proses verifikasi dapat segera memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Ia menambahkan, langkah serupa juga akan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun pemerintah.
Baca Juga : Prabowo: Harga BBM Subsidi Tak Naik karena Keputusan Presiden
“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Purbaya.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara sehingga industri nasional dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
