Nusawarta.id – Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mencabut status program strategis nasional (PSN) untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) lantaran banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.
Hal ini diputuskan dalam Taujihad Mukernas IV MUI tahun 2024 yang digelar di Jakarta, 17-19 Desember 2024.
“MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status Program Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) karena banyak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi hasil Mukernas tersebut.
PIK 2 telah sebagai PSN pada awal 2024 lalu oleh pemerintah. Kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.
Aguan merupakan salah satu investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.
PSN PIK 2 menjadi sorotan setelah sebuah video beredar memperlihatkan bentrok antara warga dengan kendaraan truk yang hilir mudik dalam proyek tersebut.
Dia mengatakan masuknya isu PIK 2 ke dalam Mukernas itu merupakan bentuk komitmen dari MUI sebagai pelayan umat dan mempertegas peran MUI sebagai mitra pemerintah.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun di pemerintah daerah untuk semakin dekat kepada rakyat serta mendengarkan aspirasi serta kebutuhan rakyat,
Terutama, setelah diadakan pemilihan kepala daerah, Rofiqul menyebut MUI menyerukan agar tetap kepala daerah konsisten dan tak menyimpang dari janji kampanye.
“MUI mengharapkan semua pimpinan nasional dan daerah menjadi aktor utama, pemberi teladan, penggerak utama dalam memperkokoh dan mengamalkan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, sekaligus mencegah dan menindak aparat penyelenggaraan negara yang melakukan penyimpangan,” tuturnya.
