Nusawarta.id, Jakarta – Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku siap turun langsung ke 514 kabupaten/kota untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukanlah pernyataan biasa. Dalam perspektif survei dan analisis kekuasaan, sikap tersebut dinilai mengandung pesan politik yang kuat dan strategis.
Adjie menyebut, pernyataan Jokowi mencerminkan keinginan mantan kepala negara itu untuk tetap memainkan peran di panggung politik nasional, meskipun secara formal tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan arena politik praktis.
“Itu adalah sinyal politik, bukan sekadar ekspresi dukungan personal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi masih ingin menegaskan dirinya sebagai aktor politik aktif, meski secara formal sudah tidak lagi berada di pusat kekuasaan eksekutif,” ujar Adjie di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Baca Juga : Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, BRAINS Demokrat: Penyebar Fitnah Harus Dilawan
Dari sudut pandang opini publik, Adjie menilai pernyataan itu juga dapat dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menjaga relevansi politik sekaligus memastikan kesinambungan pengaruhnya melalui PSI sebagai kendaraan politik. PSI dinilai menjadi medium strategis bagi Jokowi untuk tetap memiliki posisi tawar dalam dinamika politik nasional ke depan.
Namun demikian, Adjie menekankan bahwa narasi turun ke 514 kabupaten/kota merupakan klaim yang sangat ambisius. Ia menyebut pernyataan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai retorika politik, tetapi juga dapat dibaca sebagai bentuk perang psikologis (psy war) terhadap partai-partai politik lain.
“Ini adalah retorika politik sekaligus psy war ke partai-partai lain, dan juga mungkin menyentil Prabowo,” jelasnya.
Adjie menambahkan, pernyataan Jokowi memiliki konteks historis yang kuat jika dikaitkan dengan gaya kepemimpinannya selama menjabat sebagai presiden. Jokowi dikenal aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah melalui agenda blusukan, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil.
“Karena selama menjadi presiden, memang Jokowi rajin turun ke daerah-daerah hingga pelosok. Sementara Prabowo dalam setahun lebih pemerintahan, lebih banyak melakukan kunjungan luar negeri,” lanjut Adjie.
Meski demikian, ia menilai kapasitas Jokowi saat ini tidak sepenuhnya sama dengan ketika masih menjabat sebagai presiden. Walaupun Jokowi masih memiliki jejaring politik yang luas dan relasi ekonomi yang kuat, faktor kekuasaan formal tetap menjadi penentu utama dalam menggerakkan sumber daya politik.
“Tapi logistik politik hari ini tidak lagi sekuat saat ia masih presiden aktif. Kekuasaan formal sangat menentukan daya logistik,” pungkas Adjie.
