Nusawarta.id, Jakarta — Mayoritas publik di media sosial menunjukkan sikap skeptis terhadap reshuffle kabinet terbaru yang dilakukan Presiden. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet”, Rabu (11/9).
Dalam pemaparannya, Wahyu Tri Utomo, peneliti Continuum Data Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan dan menganalisis 44.404 percakapan media sosial dari TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram selama periode 8–9 September 2025.
“Sebanyak 64% percakapan menunjukkan sentimen negatif terhadap reshuffle kabinet. Hal ini dipicu oleh kekecewaan warganet yang menganggap reshuffle tidak menyentuh akar persoalan, serta masih mempertahankan sejumlah menteri yang dianggap bermasalah,” ungkap Wahyu.
Platform TikTok mendominasi dalam jumlah percakapan, sementara Instagram mencatat aktivitas paling rendah. Sentimen negatif muncul karena publik meragukan efektivitas reshuffle dalam membawa perubahan nyata. Selain itu, ketidakhadiran pergantian di beberapa pos kunci seperti Menteri Hukum dan HAM serta Kapolri turut menjadi sorotan, terutama pasca kerusuhan demonstrasi beberapa waktu lalu.
Kementerian Keuangan Jadi Perhatian Terbesar
Menurut data, Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang paling banyak diperbincangkan. Pergantian Sri Mulyani dan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Baru menimbulkan reaksi beragam.
Sri Mulyani mendapat simpati publik karena rekam jejak pengabdiannya yang panjang, meski kebijakan perpajakan semasa jabatannya tetap menuai kritik. Di sisi lain, pernyataan awal Purbaya yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat memperkuat sentimen negatif terhadapnya, meski latar belakangnya dianggap kompeten.
“Eksposur Sri Mulyani sangat tinggi. Ia dinilai kompeten tapi kebijakan pajaknya membekas. Sementara Purbaya sempat menuai kritik karena blunder pernyataannya saat pelantikan,” jelas Wahyu.
Sementara itu, pencopotan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi juga banyak diperbincangkan. Sentimen negatif mencapai 90%, didorong oleh isu kinerja yang kurang memuaskan serta dugaan keterlibatan dalam kasus judi online.
Kekhawatiran Akan Bagi-Bagi Jabatan
Sebagian warganet juga mencurigai bahwa reshuffle ini berpotensi sebagai bagian dari bagi-bagi kekuasaan menjelang masa transisi pemerintahan. “Ada kekhawatiran bahwa reshuffle ini tidak lebih dari pembagian kursi, bukan solusi atas permasalahan tata kelola negara,” tambah Wahyu.
Menteri lain yang turut disebut dalam perbincangan publik antara lain Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menko Pangan, serta Menteri Hukum dan HAM.
Kritik terhadap Kebijakan Fiskal dan Sektor Riil
Dalam kesempatan yang sama, Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, menekankan bahwa efektivitas reshuffle juga akan diuji melalui kebijakan ekonomi ke depan, terutama dalam menggerakkan sektor riil.
“Target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai jika kebijakan fiskal dan moneter seimbang. Rencana pemindahan rekening pemerintah dari Bank Indonesia ke bank umum bukan solusi utama, karena sektor riil kita belum bergerak,” ujar Eko.
Ia menyoroti bahwa penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia belum diiringi peningkatan penyerapan kredit oleh sektor produktif. Bank umum, menurutnya, masih enggan menyalurkan kredit karena tingginya biaya dana dan minimnya permintaan dari dunia usaha.
Rekomendasi Kebijakan
Eko menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBN dan perlunya menjaga dana transfer ke daerah. “Dana transfer ini motor penting untuk mendorong konsumsi dan membuka lapangan kerja di daerah,” tegasnya.
INDEF juga menekankan perlunya deregulasi yang mendukung kemudahan berusaha, pengurangan biaya kredit, serta pemberantasan praktik premanisme ekonomi yang menghambat produktivitas
