Nusawarta.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem Pemilu yang mendukung persatuan bangsa. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadirkan reformasi Pemilu yang efektif dan inklusif, terutama untuk mengurangi potensi konflik yang dapat memecah belah.
“Pemilu seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, tetapi eksesnya kerap kali memunculkan perpecahan. Arahan Presiden dan masukan dari akademisi, peneliti, serta politisi menunjukkan adanya pemahaman bersama untuk membenahi hal ini,” kata Bima seusai menghadiri Seminar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Transparansi dalam Revisi UU Pemilu
Bima menegaskan, pemerintah berkomitmen membuka ruang dialog bagi masyarakat sipil dan para pakar untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada. Hal ini dilakukan guna memastikan transparansi dan kualitas pembahasan.
“Kajian mendalam diperlukan agar perubahan yang diusulkan benar-benar mendasar dan mampu memperkuat sistem politik kita. Tidak boleh tergesa-gesa, kita harus memastikan bahwa sistem pemilihan dan keserentakan Pemilu ke depan dapat lebih baik,” tegasnya.
Evaluasi dan Mitigasi Konflik
Wamendagri juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak. Langkah ini bertujuan untuk menyempurnakan desain sistem Pemilu nasional dan lokal.
“Kami akan mengumpulkan data dari berbagai daerah untuk analisis mendalam. Ini penting agar langkah yang diambil berbasis data dan mampu memberikan solusi terbaik,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah terus melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan politik. Zona konflik telah dikategorikan ke dalam zona hijau, kuning, dan merah, sesuai tingkat kerawanannya.
“Zona merah menandakan adanya konflik laten atau dinamika politik yang tinggi, sementara zona kuning perlu pengawasan intensif. Kita akan pastikan mitigasi berjalan untuk menjaga proses demokrasi tetap damai dan stabil,” tambahnya.
Langkah Menuju Demokrasi yang Lebih Baik
Bima menegaskan, Pemilu bukan hanya soal kompetisi politik, melainkan juga sarana untuk memperkokoh persatuan bangsa. Ia berharap, reformasi sistem Pemilu yang tengah digodok dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Demokrasi yang baik adalah cerminan persatuan. Pemerintah bersama masyarakat akan terus memperjuangkan ini demi masa depan bangsa,” tutupnya. (San/Red)
