Nusawarta.id, Jakarta – Sebanyak 30 wakil menteri (wamen) di kabinet Presiden Prabowo Subianto diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik ini menuai perhatian publik dan menimbulkan perdebatan soal etika, efektivitas kerja, hingga potensi konflik kepentingan.
Sorotan juga datang dari tokoh politik. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyinggung fenomena tersebut dalam sebuah acara publik baru-baru ini. Ia menyebut pentingnya menjaga integritas serta profesionalisme pejabat negara.
Deretan nama wakil menteri yang juga menjabat komisaris berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kader partai politik, tokoh relawan, hingga purnawirawan TNI/Polri. Salah satu yang menonjol adalah Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman). Ia kini duduk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
Baca Juga Arsjad Rasjid di Paramadina: Bonus Demografi Bisa Jadi Malapetaka Jika Tak Dikelola
Tokoh militer dan kepolisian juga tercatat dalam daftar. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero). Sementara Komjen Pol (Purn) Suntana yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan, menjadi Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Nama-nama lain yang ikut merangkap jabatan antara lain Taufik Hidayat (Wamenpora) sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia, serta Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Berikut daftar lengkap 30 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris di BUMN:
1. Ratu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Mitratel
2. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah
3. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
4. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
5. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia
6. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia
7. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility
8. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia
9. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana
10. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri
11. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
12. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama Telkomsel
13. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
14. Helvy Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT BRI
15. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
16. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT BTN
18. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris Telkomsel
19. Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
20. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelindo
21. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT PLN
22. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT PLN
23. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT BRI
24. Christina Aryani, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia
25. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga
26. Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT PLN
27. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
28. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping
29. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
30. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Praktik rangkap jabatan ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan di BUMN serta potensi beban kerja yang berlebihan. Sejumlah pengamat meminta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pejabat publik. (Ki/Red).
